Berita

Victor/Net

Politik

Pekan Depan PKS Laporkan Victor Laiskodat

JUMAT, 04 AGUSTUS 2017 | 21:17 WIB | LAPORAN:

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal melaporkan Victor Laiskodat ke Mahkamah Kehormatan Dewan sekaligus ke Bareskrim Polri pada Senin pekan depan (7/8). Menyusul pidato ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI tersebut yang menyebut PKS sebagai pendukung khilafah.

"Sebagai bagian dari masyarakat yang menghormati dan taat hukum, DPP PKS akan menyampaikan laporan pidana ke Mabes Polri dan pengaduan ke MKD DPR pada Senin 7 Agustus 2017," kata Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PKS Zainudin Paru dalam jumpa pers di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta (Jumat, 4/8).

Dia menjelaskan, orasi politik Victor dianggap masuk kategori ujaran kebencian dan ajakan permusuhan yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selain itu, pernyataan Victor juga mengusik kebersamaan dan kedamaian di tengah masyarakat.


"Bahwa menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Sikap yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota dewan apalagi sebagai ketua Fraksi Partai Nasdem DPR," tegas Paru.
 
Baru-baru ini beredar rekaman video saat Victor menyampaikan pidato di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 1 Agustus. Dalam rekaman pidato berdurasi 2 menit 5 detik, secara eksplisit Victor mengajak hadirin tidak memilih para calon kepala daerah atau calon legislator dari partai-partai yang ada di belakang ekstrimis dan pro khilafah. Dia menyebut Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Meski di tengah pidatonya mengaku tidak melakukan provokasi tetapi Victor juga mengajak hadirin untuk melawan para pendukung ekstrimis dan khilafah. Dia mengingatkan pada Tragedi 1965 di mana orang-orang yang dianggap komunis atau pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) dilenyapkan dari muka bumi. [wah] 

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya