Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Cegah Radikalimes, GMKI Ajak Semua Elemen Mahasiswa Cerdas Berpancasila

JUMAT, 04 AGUSTUS 2017 | 21:11 WIB | LAPORAN:

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) mengajak semua elemen mahasiswa agar berjibaku menangkal berbagai aliran radikal yang sudah menyusupi dunia kampus di Indonesia.
 
Koordinator Wilayah I Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) meliputi Sumatera Uatara-Nangroe Aceh Darussalam (Sumut-NAD), Swangro Lumbanbatu menjelaskan, langkah cerdas dan berani, dengan mengedepankan komunikasi yang sehat dengan setiap elemen masyarakat harus dilakukan.

Mahasiswa, kata dia lagi, juga harus berpikir rasional, dengan kepala dingin untuk menelisik dan memberikan respon terhadap berbagai pro-kontra, termasuk atas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) 2/2017 tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas) oleh Presiden Joko Widodo.
 

 
"Akhir-akhir ini, terjadi pro-kontra atas keputusan yang diambil oleh Presiden itu. Bagi sebagian pihak, terutama yang belum memahami dan yang merasa dirugikan dengan hadirnya Perppu itu, cenderung memberikan respon negatif dengan mempergunakan berbagai media. Oleh karena itu, kita mengajak masyarakat, khususnya mahasiswa untuk menelusuri kembali dengan cermat dan berkepala dingin sebelum berkomentar di media sosial,” jelas Swangro Lumbanbatu, dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Jumat malam (4/8).
 
Hal itu pun sudah dipaparkannya saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion dengan tema ‘Meretas Ancaman Demokrasi di Indonesia: Respon Kaum Muda Terhadap Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Guna Membendung Gerakan Ormas Anti pancasila’, yang diselenggarakan oleh Organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH), di Aula PW Al-Washliyah, Medan, baru-baru ini.
 
Potensi konflik karena terbitnya Perppu itu sangat besar. Karena itu, Swangro mengajak semua mahasiswa di kampus dan di luar kampus, agar mencermati terlebih dahulu perdebatan yang terjadi, sebelum memberikan respon. Dengan tetap berpegang teguh kepada Pancasila, dia berharap perdebatan tidak akan berujung pada konflik.
 
"Ada baiknya dibaca dahulu, sebelum menghakimi sesuatu hal. Ada baiknya melihat tujuannya dahulu dan beberapa respon yang bersifat kontra juga mengatakan keputusan Pak Presiden terlalu berbahaya. Banyak mahasiswa sedikit digosok saja di media sosial sudah panas, ikut-ikutan mencela menyatakan tidak suka tanpa landasan berpikir yang jelas. Mahasiswa harus cerdas dong," ujar Swangro.
 
Secara nasional, disampaikan Swangro, PP GMKI turut mengkawal implementasi dari Perppu 2/2017 agar dipergunakan dengan bijaksana. Selain itu, perlu dilakukan upaya-upaya lainnya, seperti, membenahi pendidikan yang belakangan sudah dimasuki Ormas yang menyimpang dari Pancasila.
 
"Dunia kampus juga sudah disusupi gerakan dan ormas-ormas radikal yang anti Pancasila. Perlu kita sampaikan, bahwa pemerintah mendukung peran aktif organisasi kemahasiswaan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan pada semua sivitas akademika guna menangkal masuknya gerakan radikal yang menyimpang dari Pancasila,” ujarnya.
 
Dia juga mengingatkan bahwa pemerintah juga berkewajiban meningkatkan pengembangan riset, beasiswa, dan pelatihan kewirausahaan bagi mahasiswa dan masyarakat.
 
"Selain itu organisasi kemahasiswaan dapat dilatih untuk menggunakan media sosial dengan cerdas dan positif, sehingga akan lahir konten-konten positif untuk menandingi konten negatif seperti yang dibuat oleh  beberapa kelompok radikal,” papar dia.
 
Penanaman ideologi Pancasila di kampus-kampus harus kembali digalakkan secara serius. Sebab, sejak dahulu kala, sesuai dengan komitmen para pendiri Bangsa Indonesia, Pancasila menjadi satu-satunya asas dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.
 
Selain itu, Pancasila harus dihayati dalam setiap sendi pemerintahan, semua jajaran pemerintah, termasuk organisasi masyarakat yang merupakan bagian dari Negara itu sendiri.
 
"Kami menyampaikan kepada Bapak Presiden  bahwa mahasiswa adalah mitra strategis pemerintah dalam membina mahasiswa-mahasiswi agar menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila, serta mempersiapkan para mahasiswa ini untuk memiliki kompetensi yang unggul, kemandirian berpikir, dan daya saing di tingkat nasional, bahkan internasional," pungkas Swangro. [sam]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya