Berita

Saleh Daulay/net

Politik

Anak Buah Surya Paloh Sebut PAN Intoleran, Wasekjen: Banyak Yang Resah

JUMAT, 04 AGUSTUS 2017 | 05:05 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Partai Amanat Nasional (PAN) menyayangkan pernyataan Ketua Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Victor Laiskodat yang menyatakan Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN sebagai partai yang intoleran dan pendukung khilafah.

Demikian disampaikan Wakil Sekjen PAN Saleh Partaonan Daulay kepada redaksi, Kamis (3/8).

Pernyataan seperti itu kata Saleh tidak semestinya disampaikan oleh Victor yang dikenal sebagai petinggi partai Nasdem. Bagaimanapun, pernyataan tersebut tentu mengusik kenyamanan para kader simpatisan partai-partai yang disebutkan di seluruh Indonesia.


"Dengan teknologi sosmed yang ada saat ini, video dan pernyataan itu sangat cepat menyebar. Dari dapil saya saja, sudah banyak yang mempertanyakan. Ada banyak aktivis partai dan simpatisan yang resah," ungkap Saleh.

Menurut pemahaman Saleh, Victor kurang memahami makna dan konsepsi bernegara dalam sistem khilafah. Sebab jika dipahami secara utuh dan benar, pernyataan itu tidak mungkin dialamatkan kepada keempat partai tersebut, khususnya kepada PAN.

"Apalagi sejarah membuktikan bahwa PAN lahir dari rahim reformasi yang dalam perjalanannya konsisten memperjuangkan dan menjaga demokrasi," tegas Saleh.

Selain itu, PAN juga tidak tepat disebut sebagai partai yang intoleran. Terbukti, anggota legislatif PAN di pusat dan daerah kata Saleh sangat heterogen, baik dari aspek suku, bangsa, bahasa, dan agama. Bagi PAN, perbedaan adalah merupakan sunnatullah (hukum alam) yang harus diterima sebagai anugerah dari Tuhan sang pencipta.

"PAN selalu bekerjasama dengan semua komponen bangsa dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Termasuk bekerjasama dengan Nasdem, partai pak Victor, dalam berbagai pilkada. Di parlemen, banyak persoalan yang diselesaikan secara bersama-sama dengan partai lain," tambah Saleh.

Saleh berharap, jangan sampai karena perbedaan pandangan politik untuk satu dua isu, lalu ada penilaian miring subjektif seperti yang disampaikan anak buah Surya Paloh itu. Perbedaan dalam menyikapi UU pemilu menurut Saleh telah usai dan tidak perlu diperpanjang. Sementara perbedaan pandangan dalam menyikapi perppu ormas haruslah dihadapi secara bijaksana.

Pasalnya menurut Saleh, sangatlah tidak mungkin semua partai politik harus disamakan pendapat dan pandangannya dalam menyikapi semua persoalan.

"Kalau pak Victor tidak bisa menghormati pendapat dan pandangan partai lain, bukankah hal itu cerminan sikap intoleran itu sendiri? Sebaiknya, semua pihak perlu introspeksi demi menciptakan situasi kondusif yang diinginkan semua pihak," demikian Saleh.[san]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya