Soal Dana Haji, Pemerintah Tidak Cukup Sekadar Minta Izin MUI

Penggunaan dana haji untuk infrastruktur sangat sensitif. Pasalnya, dana ini milik umat yang hendak berhaji.

Untuk itu, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengimbau kepada bahwa Presiden Joko Widodo untuk mengajak semua pemangku kepentingan untuk membicarakan masalah ini. Tidak cukup dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jokowi juga harus mangajak organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam lainnya untuk ikut membicarakan dana haji tersebut.

"Ini tidak bisa hanya diwakili oleh ormas tertentu (MUI) yang mengatakan boleh dan tidak, karena ini milik umat. Tapi seyogyanya seluruh stakeholder dan seluruh ormas terkait dan tokoh-tokoh dilibatkan dan juga melibatkan NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lain. IPHI yang kelola soal haji juga itu diajak bicara," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8).

Tak hanya itu, wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengingatkan agar semua jajaran pemerintah untuk menjalankan perintah presiden yang menginginkan agar dana haji dikelola dengan prinsip penuh kehati-hatian.

Karena menurut dia, dana haji bukan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melainkan murni dana dari umat.

"Kepada para pembantu presiden, untuk meneruskan atau menjabarkan dari apa yang disampaikan presiden dalam kaitan memanfaatkan dana haji itu. Karena apa, perlu kita ingatkan bersama, dana haji itu dana umat. Artinya ini adalah dana umat, yang tentunya pertanggungjawabnya bukan duniawi saja tapi juga ukhrowi," pungkasnya. [ian]