Berita

Tolak Impor Garam/RMOL

Hukum

Pendemo: Mendag Mafia, Menteri KKP Gagal Lindungi Petani Garam

KAMIS, 03 AGUSTUS 2017 | 00:10 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kebijakan membuka keran impor garam menuai penolakan. Sejumlah pemuda dari Madura menggelar aksi penolakan terhadap kebijakan itu di depan gedung Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu (2/8).

"Keputusan Menteri Perdagangan (Mendag) untuk impor garam sungguh menyakitkan bagi para petani garam kita. Alasan garam langka hanya dibuat-buat. Sejak kapan garam langka? Di sentra-sentra garam pulau Madura, lombok dan Cirebon, justru garam petani belum terserap," kata Koordinator Aksi Front Pemuda Madura Asip Irama di sela aksi.

Dia menuding Mendag Enggartiasto Lukita tak berpihak pada kepentingan para petani garam dan malah menjadi sales importir garam.


"Mendag sudah menjadi fasilitator kejayaan mafia garam. Ia berdarah dingin membunuh nasib petani garam. Kami curiga ada cipta kondisi yang didukung mafia pangan untuk membuat garam langka. Masuknya garam impor, sama saja kemenangan bagi para mafia garam," seru Asip.

Protes keras juga disampaikan terhadap Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Menurut mereka, menteri lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) itu gagal melindungi nasib petani garam.

"Menteri Susi tak lebih baik dari menteri-menteri sebelumya. Jika menteri KKP sebelumnya tegas menolak impor garam dan petani terlindungi, justeru di tangan Susi petani garam hancur," kata Asip.

Dia mengeluhkan Menteri Susi dan bawahannya tak pernah memegang data akurat berapa kebutuhan garam dalam negeri, serta tak punya program prioritas untuk membina petani garam.

"Sejak jadi menteri, Susi lebih banyak pencitraan dengan bakar-bakar kapal. Tapi saat bersamaan dia memberikan rekomendasi kepada Mendag untuk impor garam. Sama saja Susi memberi karpet merah pada mafia garam untuk berpesta," sambung dia.

Dirut PT Garam Doly Pulungan dianggap peserta demo punya jejak hitam dibalik importasi garam.

Asip mengaku mendapat informasi akurat, saat baru diangkat menjadi Dirut BUMN garam mengadakan pertemuan tertutup di sebuah hotel di Surabaya dengan perusahaan-perusahaan calon importir garam. Pertemuan ini menegaskan adanya cipta kondisi kelangkaan garam menuju impor dengan alasan yang dibuat-buat.

Demikian juga Direktur Produksi PT. Garam, menurut Asip, telah gagal produksi garam dan gagal pula PT. Garam menjadi perusahaan penyangga kebutuhan garam nasional.

"Kedua orang ini bertanggung jawab turut serta menghina petani. Dirut garam layak dinobatkan sebagai boneka mafia dengan nama tenar pernah disebut dalam release Panama Papers. Pecat Dirut dan Direktur Produksi PT Garam," seru dia.[san]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya