Berita

Politik

Dana Haji Harus Dikelola Dengan Benar Dan Efesien

RABU, 02 AGUSTUS 2017 | 16:06 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. DPR memegang peran yang sangat penting dalam hal ongkos naik haji (ONH) maupun pengawasannya. DPR pula, dalam hal ini Komisi VIII, berperan sangat krusial membuat ONH lebih terjangkau dan dana haji dikelola dengan benar dan efisien.

Mantan Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan bahwa pada musim haji tahun 2016 misalnya, Komisi VIII DPR melakukan rapat maraton dengan Kementerian Agama untuk memutuskan ONH musim haji 2016. Saat itu, Komisi VIII ngotot agar ONH diturunkan, dan sebagai Ketua Komisi, Saleh sengaja memfasilitasi semua anggota Komisi VIII untuk berdebat alot dengan Kemenag tentang pengelolaan ONH dan dana haji.

"Rapat pun hingga menjelang jam empat pagi. Ketika semua peserta rapat sudah kelelahan, Komisi VIII memakai ilmu pokoknya. Pokoknya ONH harus turun. Kemenag akhirnya menyerah. ONH turun dari 2.717 dolar AS tahun 2015 menjadi 2.585 dolar untuk musim haji 2016. Jadi turun 132 dollar AS," kata Saleh, saat berbincang dengan redaksi beberapa saat lalu (Rabu, 2/8).


Menurut Saleh, penurunan itu dimungkinkan antara lain dengan menggunakan akumulasi imbal hasil dari penempatan investasi dana haji. Ini untuk menutup "subsidi silang" atau lebih dikenal dengan indirect costs. Untuk tahun 2016, subsidi tersebut sebesar Rp 3,7 triliun. Jika dibagi jumlah jamaah haji reguler tahun 2016 sebanyak 168.800 orang, berarti setiap jamaah mendapat subsidi indirect costs sebesar Rp 21,9 juta.

Subsidi ini penting karena menurunkan biaya haji memang tidak mudah, khususnya pada komponan biaya tiket pesawat puang pergi Indonesia-Arab Saudi. Ini merupakan komponen biaya terbesar dan paling tidak efisien, sebab pada saat keberangkatan jamaah haji, pesawat hanya terisi untuk rute Indonesia-Arab Saudi, dan untuk rute sebaliknya, pesawat kosong. Sebaliknya saat kepulangan jamaah, pesawat kosong untuk rute Indonesia-Arab Saudi. Di sisi lain Garuda harus menyewa pesawat khusus haji, agar penerbangan regulernya tidak terganggu.

Menurut Saleh, yang sekarang menjadi Wakil Ketua Komisi XI, yang lebih mudah diturunkan adalah biaya pemondokan dan katering. Contohnya, pada tahun 2016 biaya katering turun 6 riyal per orang per hari. Sehari disediakan katering dua kali. Jika dikali 40 hari di tanah suci, dengan jumlah jamaah 168.800 jamaah maka penurunan ini menghemat Rp 136 miliar dengan kurs Rp 3540 per riyal

"Selain menyisir komponen ONH, perbaikan bisa dilakukan melalui peningkatan imbal hasil dari penempatan dana haji," ungkap Saleh.

Sementara itu, anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar Misbakhun dan ekonom senior Dradjad H Wibowo mempertanyakan mengapa imbal hasil rata-rata tersebut rendah sekali. Yitu hanya sekitar 4,5 persen setelah dihitung berdasarkan data dalam laporan audit BPK. Padahal dana tersebut ditempatkan pada SBSN, SUN dan bank-bank syariah. Seharusnya bisa minimal 6 persen. Dan jika imbal hasilnya maksimal, negara bisa lebih mampu menurunkan ONH, atau membangun infrastruktur dan fasilitas bagi pelayanan haji.

Misbakhun mengusulkan agar dana haji dipakai untuk pembelian pesawat charter dan membangun 20 tower di dekat Masjidil Haram. Di luar musim haji, pesawat dan tower tersebut bisa dipakai jamaah untuk umroh.

"Agar pemerintah Saudi mendukung program ini, kita gunakan diplomasi dengan membeli minyak Saudi," tegas Misbakhun.

Sementara  Dradjad mengingatkan, jika dana haji hendak dipakai untuk membiayai infrastuktur, maka BPKH harus menjual SBSN/SUN dan mencairkan deposito di bank syariah. Karena itu jumlahnya harus dikendalikan agar harga SBSN/SUN tidak jatuh, yang akhirnya merugikan Kemenkeu, dan atau agar bank syariah tidak mengalami kesulitan likuiditas. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya