Berita

Hanafi Rais/Net

Wawancara

WAWANCARA

Hanafi Rais: Presiden Bisa Memutuskan Dengan Bijak, Jadi Enggak Perlulah Dipanas-panasi...

RABU, 02 AGUSTUS 2017 | 09:21 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Tensi politik antara Partai Amanat Nasional (PAN) den­gan pemerintah makin tinggi, pasca sidang paripurna penetapan Undang-Undang Pemilu beberapa waktu. Di sidang paripurna itu, PAN yang merupakan salah satu partai pendukung pemerintah memutuskan walk out.

Sikap PAN ini berbeda dengan partai-partai koalisi lainnya yang tetap mendukung penetapan Undang-Undang Pemilu dengan presidential threshold 20-25 persen.

Ketegangan itu diperuncing dengan sikap Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais yang meminta agar partainya segera menarik kader PAN dari kabinet pemerintahan Jokowi. "Pokoknya saya usul supaya Asman Abnur (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) segera keluar dari kabinet. Titik," kata Amien.


Gayung bersambut, usulan Amien itu ditanggapi serius oleh Wapres Jusuf Kalla yang mempersilakan PAN menarik kadernya di kabinet. Sejatinya seperti apa sih kondisi internal PAN melihat ketegangan itu, berikut ini pernyataan anak sulung Amien Rais yang juga Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais;

Wapres Jusuf Kalla me­nanggapi pernyataan ayah Anda dengan mempersilakan PAN menarik menterinya dari kabinet. Tanggapan Anda?
Yang memutuskan kan Presiden, jadi kami serahkan kepu­tusannya kepada Presiden. Presiden pasti bisa memutuskan dengan bijak, beliau punya pertimbangan yang menyeluruh, dan tidak perlu di panas-panasi. Jadi tidak perlu membuat in­stinuasi opini-opini, serahkan ini kepada Presiden karena beliau punya kedaulatan.

Apakah PAN sudah siap menarik menterinya dari kabinet?

Ini kan bukan kabinet parlementer. Ini kan sistem presi­densial jadi semua terserah Presiden. Kami menunggu saja nanti bagaimana keputusan dari Beliau.

Kalau Presiden Jokowi me­mutuskan untuk mengeluar­kan menteri PAN dari kabinet bagaimana?
Soal itu tanya Presiden saja, kalau kami sih santai saja. Apapun keputusan Presiden akan kami hormati.

Termasuk mengeluarkan kader PAN dari kabinet kabinet?

Apapun keputusan Presiden kami hormati, itu saja.

Tapi seandainya menterinya dikeluarkan dari kabinet, apak­ah PAN akan keluar dari koalisi pendukung pemerintahan?

Itu nantilah, ngomongnya sudah andai-andai saja. Situasi nanti ya ngomongnya nanti-nan­ti saja diputuskannya. Ngomong sesuatu hal yang enggak ada itu kan enggak relevan.

Tapi kan desakannya sudah semakin kencang, jadi potensi terjadinya juga semakin be­sar?
Nanti sajalah, kalau sudah ter­jadi baru kita ngomong lagi.

Masalah ini kan mencuat karena PAN beberapa kali bersikap berbeda dengan pemerintah, terakhir soal Undang-Undang Pemilu. Kenapa sih PAN memutuskan bersikap berbeda?
Biasa saja. Koalisi pemerintah ini antar partai pasti kan punya penilaian yang berbeda. Jadi ka­lau dalam koalisi berbeda penda­pat itu saya kira wajar saja.

Sebagai partai koalisi pen­dukung pemerintah seharus­nya kan PAN ikut mendukung sikap pemerintah?
Ya itu kan saya kira sudah selesai lah. Persoalan itu sudah selesai lah, wong sudah jadi keputusan juga. Dan kami juga kan setelah jadi keputusan tidak menggugat. Jadi sudah lah, ini kan urusan parpol, urusan lain yang lebih genting ada, seperti masalah ekonomi. Lebih baik energi kita dipakai untuk urusin yang lebih penting itu.

Setelah bertemu dengan SBY kemarin, kabarnya Prabowo Subianto juga ber­encana untuk bertemu dengan PAN. Sudah ada pembicaraan terkait masalah ini?

Saya enggak tahu, saya belum dapat kabar terkait masalah ini.

Kalau kemudian PAN dia­jak bergabung dengan oposisi bagaimana?
Hahaha...nanti saja lah kita ngomong lagi. Kalau kami kan bergabung itu memang untuk memperkuat pemerintah, dan waktu itu yang mengajak Presiden. Jadi kembali lagi ke Presiden mau seperti apa tentang PAN di kabinet ini. Kami tak bisa intervensi, tidak bisa men­desak beliau. ***

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya