Berita

Hanafi Rais/Net

Wawancara

WAWANCARA

Hanafi Rais: Presiden Bisa Memutuskan Dengan Bijak, Jadi Enggak Perlulah Dipanas-panasi...

RABU, 02 AGUSTUS 2017 | 09:21 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Tensi politik antara Partai Amanat Nasional (PAN) den­gan pemerintah makin tinggi, pasca sidang paripurna penetapan Undang-Undang Pemilu beberapa waktu. Di sidang paripurna itu, PAN yang merupakan salah satu partai pendukung pemerintah memutuskan walk out.

Sikap PAN ini berbeda dengan partai-partai koalisi lainnya yang tetap mendukung penetapan Undang-Undang Pemilu dengan presidential threshold 20-25 persen.

Ketegangan itu diperuncing dengan sikap Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais yang meminta agar partainya segera menarik kader PAN dari kabinet pemerintahan Jokowi. "Pokoknya saya usul supaya Asman Abnur (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) segera keluar dari kabinet. Titik," kata Amien.


Gayung bersambut, usulan Amien itu ditanggapi serius oleh Wapres Jusuf Kalla yang mempersilakan PAN menarik kadernya di kabinet. Sejatinya seperti apa sih kondisi internal PAN melihat ketegangan itu, berikut ini pernyataan anak sulung Amien Rais yang juga Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais;

Wapres Jusuf Kalla me­nanggapi pernyataan ayah Anda dengan mempersilakan PAN menarik menterinya dari kabinet. Tanggapan Anda?
Yang memutuskan kan Presiden, jadi kami serahkan kepu­tusannya kepada Presiden. Presiden pasti bisa memutuskan dengan bijak, beliau punya pertimbangan yang menyeluruh, dan tidak perlu di panas-panasi. Jadi tidak perlu membuat in­stinuasi opini-opini, serahkan ini kepada Presiden karena beliau punya kedaulatan.

Apakah PAN sudah siap menarik menterinya dari kabinet?

Ini kan bukan kabinet parlementer. Ini kan sistem presi­densial jadi semua terserah Presiden. Kami menunggu saja nanti bagaimana keputusan dari Beliau.

Kalau Presiden Jokowi me­mutuskan untuk mengeluar­kan menteri PAN dari kabinet bagaimana?
Soal itu tanya Presiden saja, kalau kami sih santai saja. Apapun keputusan Presiden akan kami hormati.

Termasuk mengeluarkan kader PAN dari kabinet kabinet?

Apapun keputusan Presiden kami hormati, itu saja.

Tapi seandainya menterinya dikeluarkan dari kabinet, apak­ah PAN akan keluar dari koalisi pendukung pemerintahan?

Itu nantilah, ngomongnya sudah andai-andai saja. Situasi nanti ya ngomongnya nanti-nan­ti saja diputuskannya. Ngomong sesuatu hal yang enggak ada itu kan enggak relevan.

Tapi kan desakannya sudah semakin kencang, jadi potensi terjadinya juga semakin be­sar?
Nanti sajalah, kalau sudah ter­jadi baru kita ngomong lagi.

Masalah ini kan mencuat karena PAN beberapa kali bersikap berbeda dengan pemerintah, terakhir soal Undang-Undang Pemilu. Kenapa sih PAN memutuskan bersikap berbeda?
Biasa saja. Koalisi pemerintah ini antar partai pasti kan punya penilaian yang berbeda. Jadi ka­lau dalam koalisi berbeda penda­pat itu saya kira wajar saja.

Sebagai partai koalisi pen­dukung pemerintah seharus­nya kan PAN ikut mendukung sikap pemerintah?
Ya itu kan saya kira sudah selesai lah. Persoalan itu sudah selesai lah, wong sudah jadi keputusan juga. Dan kami juga kan setelah jadi keputusan tidak menggugat. Jadi sudah lah, ini kan urusan parpol, urusan lain yang lebih genting ada, seperti masalah ekonomi. Lebih baik energi kita dipakai untuk urusin yang lebih penting itu.

Setelah bertemu dengan SBY kemarin, kabarnya Prabowo Subianto juga ber­encana untuk bertemu dengan PAN. Sudah ada pembicaraan terkait masalah ini?

Saya enggak tahu, saya belum dapat kabar terkait masalah ini.

Kalau kemudian PAN dia­jak bergabung dengan oposisi bagaimana?
Hahaha...nanti saja lah kita ngomong lagi. Kalau kami kan bergabung itu memang untuk memperkuat pemerintah, dan waktu itu yang mengajak Presiden. Jadi kembali lagi ke Presiden mau seperti apa tentang PAN di kabinet ini. Kami tak bisa intervensi, tidak bisa men­desak beliau. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya