Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyiapkan posisi khusus bagi sarjana cumlaude dari perguruan tinggi terakreditasi A dan lulusan program studi terakreditasi A diacungi jempol Anggota Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman.
Dia yakin, kebijakan itu akan membantu memperbaiki kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Posisi-posisi ASN (dulu disebut PNS) akan terisi sosok yang terbukti baik secara akademik.
“Saya kira ini terobosan yang baik dengan menyiapkan formasi khusus bagi lulusan terbaik. Dengan terobosan ini, instansi-instansi Pemerintah sudah barang tentu akan diisi sumber daya manusia terbaik. Ukuran terbaik itu, sebagaimana data kuantitatif, yang pasti secara akademik bisa dibuktikan seperti cumlaude,†jelas politisi senior Golkar ini, Selasa (1/8).
Selama ini, lanjut Rambe, penerimaan ASN sering dirundung masalah. Penyebabnya, pemerimaan lebih mengedepankan nepotisme ketimbang kompetensi. Calon-calon berprestasi banyak yang gagal karena formasi sudah dipenuhi calon titipan. Dia berharap, dengan terobosan ini, sistem penerimaan ASN bisa lebih baik.
Rambe mengaku otimisitis akan ada perbaikan. Sebab, dia melihat proses rekrutmen ASN kali ini cukup ketat. Penjaringan administrasi dan akademik dilakukan dengan baik. Dia pun mengimbau, agar hasil seleksi nanti diterima semua pihak.
“Jangan ada pemaksaan. Kalau tidak lulus, ya tidak lulus,†tambah dia.
Sebelumnya, Pemerintah mengumumkan membuka penerimaan ASN di dua kementerian/lembaga, yakni Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung. Formasi untuk kedua instansi tersebut sebanyak 19.210 orang, terdiri dari 1.684 kursi untuk Mahkamah Agung dan 17.526 kursi di Kementerian Hukum dan HAM.
Yang menarik, dalam perekrutan tahun ini, total jumlah tersebut termasuk untuk mengakomodir putra/putri lulusan terbaik dan putra/putri Papua dan Papua Barat. Untuk lulusan cumlaude, kuotanya sebanyak 468 orang, sedangkan putra/putri Papua dan Papua Barat sebanyak 301 orang.
Adapun formasi untuk Mahkamah Agung, 1.684 kursi itu calon hakim pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Untuk posisi calon hakim ini, kualifikasi hanya untuk sarjana hukum dan sarjana syariah atau dan sarjana hukum Islam. Sedangkan formasi CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM meliputi 21 jabatan, mulai dari penjaga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hingga analis keimigrasian.
“Kuota untuk penjaga Lapas mencapai 14 ribu, dengan kualifikasi lulusan SLTA sederajat yang menguasai komputer,†jelas Menteri PANRB Asman Abnur.
[san]
