Berita

Foto/Net

Politik

Terimakasih Pak Jokowi, Telah Membuka Kotak Pandora Dana Haji

SENIN, 31 JULI 2017 | 09:58 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

DANA haji selama ini tersimpan dalam kotak pandora, yakni bank-bank pemerintah, bank swasta dan asing serta di surat utang negara (SUN).

Dana haji adalah pelampung penyelamat dari pemerintahan Jokowi dan sektor perbankkan nasional. Dana haji digunakan sebagai bantalan kas pemerintah bersama dana Jamsostek, Taspen, Asabri atau tabungan TNI dan Polri.

Bunga atas dana-dana itu sangat tinggi. Terutama dana haji. Bagi pemerintah, dunia perbankan dana haji sangat aman karena pasti tidak dicairkan oleh pemiliknya.


"Makin lama orang naik haji, makin bagus dana itu bagi pemerintah dan bank" itulah mengapa sekarang orang naik haji makin lama, bukan semata-mata karena kuota, akan tetapi karena desain sektor keuangan.

Bunga setahun seharusnya sanggup memberangkatkan jamaah haji Indonesia jatah setahun 250 ribu orang secara gratis.

Namun para jemaah haji pemilik rekening haji tidak pernah mendapat manfaat dari dana tersebut. Dana itu entah kemana larinya. Boleh jadi habis dimakan para koruptor dalam pemerintahan dan DPR serta lembaga penegak hukum. Bagi rata barangkali.

Justru bagi para pemilik rekening haji malah harus membayar ongkos naik haji yang termahal di dunia, dengan pelayanan yang sangat buruk dan berbagai kericuhan lainnya terjadi setiap musim haji.

Langkah Jokowi membuka kotak pandora dana haji sudah tepat, sebagai bentuk terimakasih pemerintah pada pemilik rekening haji.

Bayangkan kalau dana itu dapat ditarik dalam serempak, maka pemerintah Jokowi langsung bankrut, dan sektor perbankkan kita langsung bangkrut.

Oleh kerena itu sudah sepantasnya para pemilik rekening haji mendapatkan keadilan. Sekarang. [***]

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya