Berita

Foto: RMOL

Politik

SARA Jadi Isu Besar Karena KPK Tak Mau Proses Kasus Hukum Ahok

MINGGU, 30 JULI 2017 | 01:23 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Persoalan SARA yang mengiringi penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta yang lalu terjadi karena sejak awal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak awal terlihat enggan menguraikan kasus dugaan korupsi yang melilit Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Misalnya, kasus pembelian lahan RS Sumber Waras yang diduga merugikan keuangan negara ratusan miliar.

Karena diskriminasi itu, akhirnya protes berkembang semakin keras, dan dihadapi kelompok yang melindungi Ahok dengan tak kalah keras juga.


“Jadi kalau menurut saya, kita hampir saja dijerumuskan KPK dalam perpecahan bernuansa SARA. Kalau saja KPK tegas dan tidak berpihak, maka persoalannya tidak akan berkembang,” ujar aktivis antikorupsi Adhie Massardi.

Pernyataan itu disampaikan Adhie usai menerima tropi Manusia Bintang kategori Democracy Award dari Pemimpin Umum RMOL, Teguh Santosa, dalam Malam Budaya Manusia Bintang 2017 yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu malam (29/7).

Adhie juga mengaitkan pernyataannya itu dengan sikapnya mendukung Pansus KPK di DPR RI.

“KPK memang perlu dikawal, karena kalau tidak akan abuse dan sewenang-wenang. Dan itu bisa berbahaya bagi bangsa kita,” demikian Adhie. [dem]  

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya