Komisi IV DPR RI ‎menilai perlu adanya solusi mendasar untuk mengatasi polemik perberasan dan kecenderungan impor garam dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional.
Menurut Wakil Ketua Komisi IV, langkah itu bisa ditempuh dengan proteksi yang diberikan pemerintah terhadap peredaran beras dan garam tanpa over aktif.
"Maunya di tingkat produsen mendapat untung, konsumen tidak dirugikan. Pelaku usaha juga mendapatkan marjin yang normal agar mendapatkan keuntungan yang wajar," jelasnya dalam diskusi 'Bisakah Beras dan Garam Beres?' di kawasan Menteng, Jakarta (Sabtu, 29/7).
Untuk itu, Viva berharap pemerintah dapat memperbanyak cadangan atau stok pangan seperti beras dan garam yang juga didukung‎ semua pihak. Menurutnya, seluruh stakeholder fokus pada tanggung jawab masing-masing. Termasuk soal pengawasan juga bisa dilakukan secara berjenjang, tanpa menunggu masalah muncul.
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, masalah yang ada selama ini di dalam rekomendasi dan impor.
"Perumusan kebijakan yang merugikan seluruhnya harus melibatkan mereka yang terdampar, harus melibatkan publik. Diselesaikan tanpa intervensi macam-macam, jangan over regulasi‎ dan lost juga," tegas Viva.
[wah]
