Berita

Publika

Menyoal Presiden Treshold

SABTU, 29 JULI 2017 | 19:11 WIB

TAK habis pikir dan pikiran yang tak habis habis pula merasionalisasikan soal Undang undang pemilu 2019, yang akan diselenggarakan secara serentak antara Pileg dan Pilpres dengan garis pemisah angka treshold 20 persen.

Dalam narasi nyata, mungkin hal ini bisa di ulas selintas untuk menjernihkan akal. karna UU pemilu tersebut menjadi kontroversial karna konon akan menggunakan data yang lampau, kita akan garis bawahi kata lampau tersebut. Hal ini disebabkan pada kondisi riil yang sangat berbeda dengan tahun penyelenggaraan pemilu mendatang pada tahun 2019.

Para penguasa yang hari ini bertengger menyebutkan bahwa pemisah angka 20 persen akan di ambil dari hasil pemilu 2014, saya fikir harus dibicarakan kembali dengan nalar yang jernih, coba ingat ingat pada tahun 2014 anda umur berapa? Atau kondisi anda bagaimana? Atau anda sudah punya hak pilihkah pada waktu itu? Atau jangan jangan anda pada waktu itu masih bernafas dan pada tahun 2019 sudah terlentang kaku menghadap sang pencipta.


Alat ukur angka 20 persen tersebut masih relevan kah untuk digunakan? Partai politik yang akan mengusung bakal calon presidennya, harus buka arsip kembali melihat hasil penghitungan suara mereka dimasa lampau, menarik kah? Saya kira itu tidak menarik, sungguh saya katakan tidak menarik. Akal sehat saya berontak karna absurd nya rasionalisasi dengan daya upaya.

Maka dari itu, untuk para penguasa yang wahai dan tuan wahai. kasihanilah mereka yang pada masa lampu pemilu 2014 masih berusia 15 tahun. Mereka tidak ikut menentukan siapa pemimpin mereka, tapi mereka menerima kenyataannya kalau mereka punya pemimpin. Lalu hari ini pada usia mereka yang sudah hampir menginjak angka 20 tahun dimana hak pilih sudah mereka dapat, tapi pada kenyataannya mereka kembali dipaksa harus menerima bahwa pemerintah masih menganggapnya sebagai anak yang berumur 15 tahun. Tidak adil bukan?

Oleh sebab itu, dengan sistem pemilu serentak dalam satu waktu Pileg dan Pilres, saya rasa Presiden Treshold 20% itu salah kaprah, kaprah yang salah akan menjadikan masalah dikemudian hari.
 
Chandra SH. MM
(Direktur Don Adam Consultant)
 

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

Langkah Polri Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Kejagung Tuai Apresiasi

Kamis, 09 Juli 2026 | 03:59

UPDATE

DPR Godok Anggaran Rekrutmen KPU-Bawaslu Daerah Dilakukan Serentak

Kamis, 09 Juli 2026 | 22:23

Dari Pala Jadi Peluang, BRI Peduli Perkuat Usaha KWT Bogor Lewat Program AURA

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:50

Mandatori B50 Meluncur, Indonesia Siap Perkuat Kedaulatan Energi

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:50

Prabowo Prediksi Target 100 GW PLTS Bakal Dihujat Pakar

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:46

Kejagung Sebut TNI Jaga Rumah Jampidsus Sudah SOP

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:38

Prabowo: Banyak Negara Iri dan Benci, Ingin RI Kolaps

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:30

Kapal Tanker Pertamina Pride Berhasil Lintasi Selat Hormuz

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:17

Rumah Sentul Tak Masuk LHKPN, Segini Harta Jampidsus

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:13

Prabowo Siapkan Penghargaan untuk Tokoh-tokoh di Balik Kesuksesan B50

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:10

Galon PC Tak Sebabkan Gangguan Hormon, Reproduksi, dan Kanker

Kamis, 09 Juli 2026 | 20:35

Selengkapnya