Berita

Politik

DPR: Realisasi Badan Pangan Sudah Utang Dua Tahun

SABTU, 29 JULI 2017 | 14:30 WIB | LAPORAN:

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Muladi menilai carut marut pangan di Indonesia lantaran pemerintah lamban dalam membuat Badan Pangan Nasional yang seharusnya sudah berdiri tahun 2015 lalu.

Menurutnya, badan pangan penting direalisasikan untuk menjaga keutuhan pangan di Indonesia. Sebab badan yang bertangungjawab langsung ke presiden itu, mampu melakukan koordinasi, integrasi dan singkronisasi antar sektoral, baik dari kementerian maupun lembaga yang terkait dengan pangan.

"Sehingga nantinya tata kelola, tata niaga, mekanisme, kemudian aturan yang berkaitan dengan pangan diiatur oleh badan ini. Jadi sangat penting sekali lembaga ini, yang seharusnya Oktober 2015 sudah terbentuk tetapi sampai sekarang belum terbentuk," jelasnya dalam diskusi bertema 'Bisakah Beras dan Garam Beres?' di kawasan Menteng, Jakarta (Sabtu, 29/7).


Lebih lanjut, DPR juga telah mengingatkan pemerintah mengenai pembentukan badan tersebut, namun pemerintah hanya memberi jawaban dalam waktu dekat badan pangan nasional akan terbentuk.

Belakangan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berjanji akan mengumumkan Badan Pangan Nasional setelah Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah lalu.

"Pemerintah sudah utang kepada UU selama dua tahun. Beberapa hari lalu saya sudah konfirmasi ke menpan RB menyatakan secara prinsif draf badan pangan nasional ini sudah siap di undangkan, dan janjinya dalam waktu dibawa ke presiden," ujar Viva.

Politisi PAN tersebut menambahkan, dengan terbentuknya badan pangan, carut marut tata kelola dan harga pangan bisa ditekan. Sebab selama ini harga pangan strategis tidak bisa diawasi sepenuhnya pemerintah. Viva meyakini Badan Pangan Nasional bisa menstabilkan harga pangan, dan tidak menutup kemungkinan juga bisa mensejahterakan petani.

"Di pasar itu ada perlakuan ekonomi yang tidak seimbang sehingga membuat petani tidak mendapat keuntungan. Nah bagi pemerintah logikanya bagaimana, mendekatkan produsen dan konsumen agar harga lebih stabil lebih seimbang sehingga pola mekanismenya lebih efektif efisien. Maka dari itu badan pangan ini penting direalisasikan," imbuhnya. [wah]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

4 Lapis Kegagalan PSSI dan Otoritas Liga

Jumat, 19 Juni 2026 | 02:18

Air Zamzam Jemaah Haji akan Didistribusikan di Tanah Air

Jumat, 19 Juni 2026 | 02:00

Gibran Prioritaskan Program MBG di Wilayah 3T

Jumat, 19 Juni 2026 | 01:21

Ceko Kontra Afsel Berbagi Skor 1-1

Jumat, 19 Juni 2026 | 01:19

Wamendes Dorong Intelektual Muda Mendukung Pembangunan Desa

Jumat, 19 Juni 2026 | 01:00

MBG Bermanfaat untuk Masa Depan Anak-anak

Jumat, 19 Juni 2026 | 00:26

Bomba Sayang Bumi Bagikan Bibit Tanaman di Muara Enim

Jumat, 19 Juni 2026 | 00:11

Rupiah Tak Bisa Kuat hanya dengan Kebijakan Moneter

Jumat, 19 Juni 2026 | 00:00

Warga Papua Surati Presiden Prabowo Minta Atensi Kasus Lahan Rp50 Miliar

Kamis, 18 Juni 2026 | 23:51

Kinerja Mendag Budi Santoso Harus Dievaluasi Demi Akselerasi Ekonomi

Kamis, 18 Juni 2026 | 23:37

Selengkapnya