. Pagelaran ayang bukan hanya ritual kehidupan tapi juga mengandung filsafat dasar nenek moyang bangsa Indonesia. Dalam wayang tersirat cerita yang merefleksikan kehidupan umat manusia, termasuk dinamika politik nasional mutakhir.
"Tampilan politik dalam dunia kontemporer kini juga tercermin dari wayang," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di sela acara pagelaran wayang yang digelar DPP PDI Perjuangan untuk memperingati Tragedi 27 Juli 1996 dengan lakon Abimanyu Ranjam oleh Ki Dalang Warseno Slank di Lapangan Parkir Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jumat malam (28/7).
Lakon ini menggambarkan perjuangan anak muda yang gagah berani dalam memperjuangkan kebenaran. Hadir dalam pagelaran tersebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Soedjono.
Hasto mengatakan, semua harus mengingat sebuah pesan dalam pidato Bung Karno, bahwa bangsa Indonesia akan kuat kalau berani meletakkan nasib di tangan sendiri. Maka inilah yang dijalankan PDI ketika diintervensi oleh pemerintahan Orde Baru yang otoriter.
"Maka kita lihat. Puncak intervensi itu terjadi pada 27 Juli 1996. Dalam peristiwa Kudatuli kita lihat PDI mencoba dihabiskan oleh pemerintah dengan mengambil alih kantor secara paksa. Kantor adalah simbol dan tempat pusat pengorganisasian dalam menjalankan semua kegiatan partai. Ini yang coba diambil alih," ujarnya.
Pengambilalihan itu menunjukkan pemerintah coba membungkam suara arus bawah yang diperjuangkan PDI di bawab kepemimpinan Megawati Soekarnoputri kala itu. Kemudian banyak yang memberikan masukan kepada Megawati. Salah satunya Sekjen PDIP Alex Litay bahwa peristiwa itu adalah momentum politik untuk melakukan revolusi. Namun Megawati percaya perjuangan tak bisa dilakukan dengan kekerasan dan melanggar hukum.
"Maka Ibu Mega katakan tak akan lakukan revolusi. Tapi akan lakukan gugatan hukum. Kemudian ada yang berkata, bukankah polisi kejaksaan pengadilan dan hakim dikuasai penguasa. Bukankah gugatan hukum itu jalan kesia-siaan? Kekuatiran itu lantas dilawan Megawati dengan keyakinan. Masak di antara 264 kabupaten/kota di mana kita lakukan gugatan tak ada satu pun yang punya hati nurani? Dan akhirnya keyakinan Ibu Mega ini terbukti ketika di Riau sana ada yang melihat kebenaran demokrasi arus bawah dengan berani dia katakan PDI Perjuangabn di bawah Ibu Mega meski pun kantornya diambil paksa tetap yang sah secara politik dan hukum," beber Hasto.
Kemudian pada Kongres Sukolilo 29 Desember 1993. Pada pukul 24.00 tepat saat kongres akan dibubarkan, dengan tegas Megawati mengatakan secara de facto bahwa ia adalah ketua PDIP.
"Itulah sejarah. Meski PDIP digencet, selama keyakinan masih ada dan jiwa digerakkan untuk mengabdi pada bangsa, maka semangat itu tak bisa dimatikan. Seluruh sejarah PDIP disertai keyakinan politik yang sangat besar," tegas Hasto.
Hasto mengingatkan, seluruh kader PDI Perjuangan harus mengkhidmati sejarah perjuangan politik PDI Perjuangan yang berkeadaban dan betul-betul menyelesaikan masalah rakyat dibawah idiologi Pancasila.
"Jadi salah besar kalau dinilai dan dituduh bahwa PDIP sama dengan PKI karena sangat tegas dan kokoh PDIP di bawah Pancasila. Yang membuat tuduhan tak benar itu bagaikan Sengkuni dalam dunia pewayangan. Dan kita tau siapa Sengkuni itu karena baru saja diruat di Yogyakarta" jelas Hasto.
Hasto menambahkan, dalam wayang terlihat bagaimana kisah-kisah nenek moyang bangsa Indonesia, bagaimana kebenaran berdiri tegak di atas angkara murka. Bagaimana watak satrio pinilih dikawal punokawan. Dan politik PDI Perjuangan adalah jalan kesatria yang didampingi para punokawan.
"Dengan jalan kesatria PDIP menerima keputusan politik di DPR walau sering diambil atas kekuatan menang menangan semata. Contohnya ketika Jokowi terpilih jadi presiden. Ada yang tak puas lalu ketidakpuasan disalurkan dengan membuat perubahan MD3. Ini fakta politik bagaimana politik tanpa etika dijalankan dengan nafsu kekuasaan semata," ujarnya.
Dipaparkannya, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu dipotong habis dan tak diberikan duduk di pimpinan dewan dan alat kelengkapan. Mereka memotong suara rakyat sehingga apa yang disuarakan rakyat tak tercerminkan di DPR. Tapi PDI Perjuangan yakin politik beretika harus dikedepankan.
Sambil bercanda, Hasto mengungkapkan apa yang disampaikannya bukanlah karena baper alias bawa perasaan.
"Itu bukti sikap kita bahwa kebenaran yang akhirnya akan menang. Itulah jalan kita dan keyakinan kita. Sebaliknya, dipihak lain ketika ada voting di DPR soal presidential thereshold yang hasilnya tak membuatnya puas, maka dia katakan bahwa presidential thereshold menipu rakyat. Jangan karena ambisi jadi presiden kemudian keputusan yang sah direduksi. Sekali lagi ini hanya karena ambisi," demikian Hasto.
[ysa]
