Berita

Kebut Bangung Jalan Lintas Selatan Jawa/PUPR

Advertorial

Selain Tambah Jalan Tol Baru, Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa Terus Dipercepat

JUMAT, 28 JULI 2017 | 18:35 WIB | LAPORAN:

Selain terus menambah panjang jalan tol baru, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah menyelesaikan pembangunan jalan lintas pantai selatan (Pansela) Jawa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Selatan Jawa.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, pembangunan Jalan Pansela ini merupakan salah satu prioritas dalam peningkatan konektivitas antar wilayah.

Panjang jalan Pansela secara keseluruhan mulai dari Provinsi Banten hingga Jawa Timur adalah 1.604 kilometer (km). Saat ini Kementerian PUPR akan melakukan lelang pembangunan sebagian ruas jalan Pansela Jawa sepanjang 90 km dari Jawa Tengah ke Yogyakarta Terkait pembiayaan pembangunan jalan tersebut.


Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto mengatakan bahwa proyek ini didanai oleh pinjaman dari Islamic Development Bank (IDB) senilai US$250 juta atau Rp 3,2 triliun.

Dibangunnya Jalan Pansela ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dengan kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) yang lebih maju, mengikuti perencanaan dan pemrograman dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 12 Yogyakarta – Prigi – Blitar – Malang untuk mendukung kawasan-kawasan produktif, khususnya pariwisata, perkebunan dan industri maritim.

Di tempat terpisah, dimana pembangunan infrastruktur dibangun terpadu dengan pengembangan kawasan produktif di Pansela, seperti kawasan pemerintah, pertanian, dan maritim,  Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII Ketut Dharmawahana mengatakan Jalan Pansela Jawa Timur progres fisiknya telah mencapai 70 persen (456 km) dari total panjang  676 km.

Saat ini kata Ketut Kementerian PUPR tengah melakukan perbaikan desain geometri karena kontur yang dilalui berliku dan curam. Penyelesaian sisa pembangunan jalan Pansela sepanjang 220 km dan jembatan sepanjang 8.300 meter yang tersebar di Jawa Timur membutuhkan anggaran sebesar Rp 6 triliun.

"Biaya pembangunan jalan Pansela Jatim cenderung bertambah, dulu membutuhkan biaya sebesar RP 7 triliun, dihitung sekarang dibutuhkan hampir Rp 15 triliun. Yang sudah terbangun 456 km, sisanya 220 km lagi akan kita selesaikan secara bertahap," ujar Ketut melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Jumat (28/7).

Ketut menambahkan pembangunan jalan Pansela di Jawa Timur ini selain didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga menggunakan dana dari IDB. Saat ini pihaknya tengah menunggu kucuran dana IDB senilai Rp2 triliun.

"Untuk tahap pertama sudah cair Rp200 miliar, saat ini kami tengah tunggu fase kedua Rp2 triliun. Kalau dananya tersedia, penyelesaian pembangunan akan cepat," tandasnya.

Jalan Pantai Selatan di Provinsi Jawa Timur tersebut menghubungkan 8 (delapan) kabupaten mulai dari Pacitan (87 km), Trenggalek (75,7 km), Tulungagung (55,1 km), Blitar (64,2 km), Malang (137 km), Lumajang (64,5 km), Jember (83,5 km) hingga Banyuwangi (106 km).

Disamping terus mengejar penyelesaian jalur Pansela, Kementerian PUPR juga terus berupaya meningkatkan kapasitas jalan di jalur Lintas Selatan terutama di beberapa titik yang sering terjadi kemacetan, terutama di Underpass Nagreg, sehingga perlu dicarikan solusi yang tepat untuk memecah kemacetan dengan dibuat jalan alternatif baru pada saat musim puncak mudik Lebaran dan liburan akhir tahun.

Jalan alternatif yang akan ditingkatkan adalah Cirebon-Kuningan-Ciamis termasuk Ciawi-Cikijing sepanjang 95,7 km dengan perkiraan nilai Rp 62,27 miliar dan Jalan Lingkar Timur Waduk Jatigede menuju Sumedang dan Bandung sepanjang 17,1 km dengan perkiraan anggaran Rp 395 miliar.

Untuk mengatasi kemacetan di jalur Nagreg, Kementerian PUPR juga akan menyiapkan jalur alternatif lain seperti jalur Limbangan-Gentong yang berada di lintas tengah Jawa Barat (Jabar) sepanjang 11 km. Untuk jalur alternatif lain adalah terutama di jalur Krukut, Purwokerto, Patakan hingga Temanggung juga akan disiapkan rencananya lebih matang. Program pelebaran jalan akan dimulai pelaksanaannya pada tahun 2018.[san/***]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya