Berita

HTI/net

Pertahanan

Polisi Akan Pelototi Atribut HTI di Aksi 287

JUMAT, 28 JULI 2017 | 13:15 WIB | LAPORAN:

Presidium Alumni 212 yang berasal dari berbagai Ormas Islam kembali menggelar aksi. Mereka menolak pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas.

Namun pihak kepolisian menegaskan, tidak boleh ada bendera maupun atribut HTI lainnya yang berkibar dalam aksi 287 tersebut.

"Nanti kan kita ada preventif dan preemtif," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Jumat (28/7).


Menurut Argo, pihaknya akan tetap memantau dan mengawasi jika hal tersebut diabaikan para peserta aksi. Khususnya, jika ada atribut HTI di kerumunan massa.

"Semuanya kita akan komunikasi, kita lihat di lapangan," tegasnya.

Aksi 287 itu akan berpusat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat untuk menunaikan salat Jumat kemudian dilanjutkan long march ke gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyampaikan aspirasinya prihal Perppu Ormas nomor 2 tahun 2017.

Massa aksi yang berjumlah 5.000 itu diminta tidak anarkis dan mematuhi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan membubarkan diri sebelum pukul 18.00 WIB.

"Imbauannya ikuti aturan saja didalam kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum. Jam 18.00 WIB harus sudah pulang, kan begitu aturannya," pungkasnya.[san]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya