Pasca ditebitkannya Perppu Ormas, Presiden Jokowi belakangan ini rutin menerima para ulama di Istana Merdeka. Setelah menerima ulama asal Sulawesi beberapa waktu lalu, kemarin, 22 ulama dari Kalimantan Barat bertemu Jokowi. Selain silaturahmi, tujuan pertemuan supaya ada sinergitas antara pemuka agama dengan pemerintah.
Sinergitas. Kata itu menjadi kata kunci pertemuan para ulama dengan Jokowi. Dan eks Wali Kota Solo ini seperti biasa, menggunakan caranya merangkul dengan mengajak makan bersama satu meja dan berbincang-bincang. Di pertemuan tersebut, para ulama nyaman dan bebas melaporkan kondisi terkini di daerahnya.
22 ulama asal Kalimantan Barat yang dipimpin Ketua MUI-Kalimantan Barat, Basri Har bertemu Jokowi untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan aspirasi dari daerah. Pertemuan ini juga sebagai balasan atas kunjungan Jokowi ke Kalimantan Barat.
"Inilah yang sesungguhnya kita harapkan, adanya sinergitas antara pemerintah dengan ulama. Karena kalau mau sukses membangun negara, jalinlah kerja sama antara pemerintah dengan ulama. Itu terwujud seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden," tutur Basri saat memberikan sambutan pembuka yang dihadiri Jokowi.
Basri mengawali laporan dengan komposisi penduduk Kalimantan Barat yakni 57 persen beragama Islam. Pesantren di sana cukup banyak dan aktivitasnya cukup menggembirakan. "Santri cukup banyak. Hanya memang kendala yang dihadapi pesantren Kalimantan Barat menyangkut sarana dan prasarana. Mudah-mudahan Bapak Presiden bisa memberi perhatian," kata Basri.
Aspirasi selanjutnya yang disampaikan Basri yaitu MUI Kalimantan Barat belum memiliki gedung sendiri, dan selama ini masih menumpang di gedung lain. Dia juga ingin Jokowi memperhatikan masalah ini. Setelah menyampaikan kata pengantar, yang diwakilkan Basri, pertemuan berlangsung tertutup.
Para Kiai Kalimantan Barat sepertinya puas bertemu Jokowi. Hal ini disampaikan salah satu ulama, Hilmi Hamid. Dia senang, tidak hanya ulama Jawa saja yang bisa ke Istana. "Ini kegiatan lanjutan karena beberapa bulan lalu Presiden datang ke Kalimantan Barat. Kemudian beliau mengumpulkan para ulama. Ada keinginan dari para ulama, jangan ulama di Jawa saja yang ke Istana," kata Hilmi
Hilmi menjelaskan dalam pertemuan itu, Presiden menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari ekonomi hingga politik. Salah satu yang dijelaskan, ihwal Perppu Ormas yang menjadi pro kontra. Namun, dia menekankan pertemuan itu adalah pertemuan biasa, tidak ada yang khusus. "Kami (ngobrol) sambil makan malam. Santai-santai saja. Jadi ini (menunjuk rekannya) dari Kanwil Agama, bapak ini Ketua MUI (Kalbar). Itu saja. Hanya silaturahmi biasa, nggak ada hal-hal khusus," jelasnya.
Soal Perppu Ormas, menurut dia, berdasarkan penjelasan Jokowi, isi Perppu bersifat umum. Perppu tidak mengarah kepada satu agama saja. "Perppu ini kan juga sifatnya umum. Belum ada yang mengarah ini yang bubar, itu belum. Yang namanya peraturan pemeritah itu pasti sifatnya umum. Tidak mengarahkan pada satu agama," tegasnya. Jokowi juga menitipkan pesan kepada MUI Kalimantan Barat agar selalu bersinergi dengan pemerintah. Karena apabila ulama dan pemerintah bermasalah, akan berdampak buruk bagi bangsa.
Pengamat politik dari Universitas Parahyangan Bandung, Prof Asep Warlan Yusuf menilai bolak-baliknya para ulama ke Istana tidak terlepas dari polemik Perppu Ormas yang kini telah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Tujuannya, agar terjadi sinergitas antara pemuka agama di daerah dengan pemerintah terhadap isu politik yang berkembang. "Sah-sah saja dan silaturahmi itu baik," ujar Asep kepada Rakyat Merdeka. Pertemuan ini, katanya, juga untuk meredam gejolak Perppu Ormas termasuk geger pasca Pilkada Jakarta.
Senada, pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyambut baik pertemuan ini. Dia menyarankan, sebaiknya pemerintah tidak hanya menggunakan Perppu Ormas untuk meredam kelompok-kelompok yang berpotensi anti Pancasila. "Dengan cara dirangkul, diajak dialog, ini membuat mereka merasa memiliki pemerintah. Jangan hanya pakai Perppu. Saya harap ya tidak terbatas ulama yang diundang Presiden," ujar Margarito kepada
Rakyat Merdeka. ***
