Presiden Joko Widodo (Jokowi) persilakan alumni 212 memprotes Perppu Organisasi masyarakat. Presidium Alumni 212 berencana menggelar demonstrasi menolak Perppu Ormas. Unjuk rasa yang dinamakan Aksi 287 bakal dilakukan hari ini, Jumat (27/7) siang di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.
Jokowi mempersilakan akÂsi unjuk rasa itu dilakukan. Namun, daripada melalui jalur demonstrasi, Jokowi lebih meÂnyarankan sikap tidak setuju itu dilakukan melalui jalur hukum.
"Kalau ada yang tidak setuju silakan jalur hukum, mekanisme hukum yang ada. Kan, negara ini juga negara hukum," kata Jokowi di Hotel Grand Sahid, Jakarta, kemarin.
Kata Jokowi, penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 demi menjamim dan menjaga keamanan sebagai bagian dari kebutuhan negara.
"Ini negara hukum, saya kira dipersilakan. Perppu ini masih dibahas di DPR. Ini juga proses-proses demokrasi," tukasnya.
Sementara Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengiÂsyaratkan, Perppu Ormas menÂgatur kewenangan Kementerian Hukum dan HAM secara langÂsung mencabut izin Ormas yang bertentangan dengan Pancasila.
"Dalam Perppu ada azas conÂtrario actus, maka lembaga yang memberikan izin dan mengesahÂkan Ormas (Kemenkumham), diberikan kewenangan mencabut izin itu manakala Ormas terÂtentu sudah melanggar ketentuan izin," ujar Wiranto.
Wiranto menekankan, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Ormas. Perppu dikeluarkan lantaran UU Ormas tidak lagi memadai dalam mencegah munculnya Ormas yang bertentangan denÂgan Pancasila dan UUD 1945.
"Lembaga yang memberi izin Ormas harusnya yang punya wewenang mencabut dan memÂbatalkan izin itu, dan hal ini yang tidak masuk dalam Undang-Undang 17 itu. Kemudian dalam undang-undang lama, ajaran berÂtentangan dengan Pancasila terÂbatas pada Atheisme, Marxisme Leninisme. Padahal, ada ajaÂran lain yang diarahkan untuk mengganti ideologi Pancasila dan UUD 1945 dan mengganti eksistensi NKRI," ujar dia.
Wiranto menegaskan, Perppu tidak bermaksud membatasi keÂbebasan Ormas, bukan juga merÂupakan tindakan kesewenangan pemerintah atau upaya mendisÂkreditkan Ormas Islam. Perppu semata-mata untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa, dan untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia.
Sementara Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin meminta umat Islam tidak ikut dalam aksi unjuk rasa menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, pada Jumat (28/7) ini.
"MUI menganggap tidak perlu ada demo. MUI juga meminta umat enggak usah terprovokasi, enggak usah ikut," ujar Ma'ruf, di Istana Kepresidenan. MUI mendukung diterbitkannya Perppu 2/2017.
Ia mengatakan, Ormas anti-Pancasila memang sudah seharÂusnya dibubarkan. Ia menilai, pemerintah memiliki wewenang untuk menjaga dasar negara dari ancaman. Apalagi, penerbitan Perppu tersebut telah sesuai dengan peraturan dan perundangan. ***
