Berita

Politik

Demokrasi Terancam, Prabowo Dan SBY Tegaskan Kekuasaan Harus Dikontrol

JUMAT, 28 JULI 2017 | 07:26 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto juga menjelaskan bahwa pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam suasana keprihatinan.

Khususnya, terkait pengasahan RUU Pemilu. Menurutnya, syarat untuk mengajukan pasangan capres-cawapres (Presidential Threshold) harus memiliki kursi 20 persen di DPR adalah sesuatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia.

Berikut pernyataan Prabowo usai bertemu SBY tadi malam di Cikeas, Bogor.


"Kita ketemu dalam suasana yang terus terang saja agak prihatin. Pak SBY Presiden selama 10 tahun, tapi beliau bersama kami dulu perwira-perwira muda yang mendorong reformasi. Di seluruh dunia diakui, bagaimana TNI mundur dari kekuasaan dengan sukarela dan dengan cepat sekali.

Saya kedatangan banyak tamu dari luar negeri, bertanya: 'Kok bisa TNI mundur dari kekuasan?' Karena kami benar-benar percaya bahwa yang terbaik untuk bangsa dan negara adalah demokrasi. Adalah Pancasila dan pelaksanaannya adalah Demokrasi. demokrasi pelaksanaannya adalah pemilu.

Jadi bagi kami, setiap upaya untuk mengurangi kualitas demokrasi, atau menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan akal sehat, atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia, bagi kami ini mencemaskan.

Jadi terlihat sikap Partai Demokrat, Gerindra, PKS PAN, itu satu dalam masalah UU Pemilu yang baru saja dilahirkan atau disahkan DPR RI,  yang kita tidak ikut bertanggungjawab. Karena kita tidak mau ditertawakan oleh sejarah.

Kekuasaan? ya, silakan mau berkuasa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, di ujungnya sejarah yang akan menilai. Dan saya katakan ke Gerindra: Gerindra tidak mau ikut ke sesuatu yang melawan akal sehat dan logika!'

Presidential Threshold 20% menurut kami adalah sesuatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia! Saya tidak mau terlibat dengan sesuatu yang seperti itu. Demikian sikap Gerindra Partai Demokrat PAN dan PKS.

Jadi lahir dari kecemasan itu, Kami khawatir bahwa demokrasi kami ke depan bisa dirusak. Karena itu, sesuai apa yang tadi disampaikan Pak SBY, kita wajib mengawal, mengingatkan, mengimbau dengan baik. Mengingatkan rekan-rekan yang berada di kekuasaan, bahwa demokrasi itu adalah jalan terbaik. Dan demokrasi membutuhkan semangat patuh kepada logika. Semangat patuh kepada rules of the game. Dan harus adil, dan tidak memaksakan kehendak dengan segala cara.

Intinya itu. Jadi kami akan terus komunikasi. Kami sangat sependapat dengan Pak SBY, kita harus lakukan check and balance. Kita harus ada penyeimbangan. Jadi stiap kekuasaan harus diawasi dan diimbangi. Ini filosofi check & balance ini, adalah inti dari suatu demokrasi dan negara yang aman dan adil. Bahwa tidak mungkin aman kalau tidak adil. Dan tidak mungkin ada kesejahteraan tanpa keadilan.
[zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya