Pasca krisis ekonomi 1998, International Monetary Fund (IMF) meminta Indonesia agar menutup Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) karena dianggap sumber pemborosan (high-cost). Indonesia kala itu ditekan lewat Letters of Intent.
Hal itu disampaikan pakar ekonomi Rizal Ramli melalui akun twitter pribadinya @Ramlirizal beberapa saat lalu, Kamis (27/7).
Namun demikian hal itu mampu dibantah oleh Rizal Ramli. Tepatnya tahun 2000, mantan menteri koordinator bidang perekonomian era presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu mampu menyelamatkan IPTN dengan cara reorganisasi atau mengganti direksi. Selain itu Rizal juga melakukan restrukturasi utang dan mengganti nama IPTN menjadi PT Dirgantara Indonesia (DI).
Rizal, kala itu juga mendorong PT DI untuk menjadi pemasok untuk perusahaan Boeing dan Airbus. Walaupun banyak calon dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan IPTN, Rizal memilih Yusman Syafii Djamal jadi Direkutur Utama PT DI. Menurut Rizal Yusman merupakan alumni atau anak forum tujuh tiga (fortuga) Institut Teknologi Bandung (ITB).
"Tadinya IPTN rugi ratusan milyar bisa untung belasan milyar dalam 2 tahu," kicau Rizal Ramli.
Sejak tahun 2000, Rizal mampu merubah paradigma IPTN dari an aircraft industry menjadi PT DI yang lebih sadar cost (a competitive industry). Namun sayangnya, Yusman SD diganti oleh Menteri BUMN saat itu, Laksamana Sukardi. Imbasnya, pengganti yang ditunjuk Sukardi tidak dikenal oleh bos-bos Boeing dan Airbus.
"PT DI tidak dapat kerjaan parts selama 2 tahun, kembali merugi. Yang disalahkan karyawan dan ratusan engineers di pecat. Akibatnya, PT DI di demo terus menerus.
"Rizal Ramli diminta dukung demo-demo tersebut, pidato di demo dan jadi saksi akhli untuk karyawan PHK di pengadilan negeri Bandung. Hakim setuju bahwa karyawan tidak salah," kata Rizal.
Saat itu pengadilan memutuskan untuk memenangkan karyawan PT DI untuk dapat pesangon. Akhirnya banyak kemudian yang bekerja di Boeing, Airbus, Spanyol dan Brazil.
Dalam berbagai kesempatan dan tulisan, bahkan sejak tahun 1997, Rizal kerap mengingatkan pemerintah agar jangan ikut saran IMF. Sebab IMF menurut mantan kepala Bulog itu bukan Dewa Penyelamat.
"IMF bukan dewa penyelamat, lebih tepat disebut Dewa Amputasi yang sangat mahal biayanya dan ditanggung rakyat Indonesia," demikian kicau Rizal.
[san]
