Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak masuk angin dalam menangani laporan dugaan tindak pidana korupsi yang sudah masuk ke lembaga itu. Soalnya, dalam beberapa kejadian, ada saja upaya para koruptor untuk menggembosi kinerja pemberantasan korupsi di KPK.
Ketua Forum Rakyat Indonesia Berdaya (RIB), Hitler P Situmorang menyampaikan, seperti laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dilaporkannya ke KPK.
Dari informasi yang dikumpulkan Hiter dan kawan-kawannya, utusan Sang Bupati telah ada yang masuk ke dalam penyidik KPK, agar menghentikan laporan dan tidak mengusut laporan itu.
"Kami mendapat informasi dari Kabupaten Bekasi, orang suruhannya Bupati Neneng yang memiliki chanel ke penyidik KPK telah bergerak, agar laporan kami tidak diusut,†ujar Hitler, di Jakarta, Kamis (27/7).
Dia mengatakan, berdasarkan keterangan dari 'orang dalam’ di Pemerintahan Kabupaten Bekasi itu, semua pejabat di dan aparatur hukum di Kabupaten Bekasi pun sudah ditutup alias tidak akan mengusut kasus yang berkaitan dengan Bupati.
"Jadi, satu-satunya yang masih bisa kita harapkan untuk mengusut kasus ini ya KPK. Dan, jika penyidik KPK pun ternyata ada yang bisa disusupi oleh kaki tangan koruptor untuk mengusut kasus, ya kepada siapa lagi kita berharap pemberantasan korupsi di Negara ini? Makanya, KPK harus membuktikan dirinya, tunjukkan taringnya, sikat semua koruptor itu,†jelas Hitler.
Menurut dia, KPK pun perlu di-back up oleh masyarakat, agar permainan kotor pihak koruptor bisa dijegal. "Kita akan mendukung KPK menghabisi semua korupsi, menghadang kaki tangan koruptor yang mencoba menyusupi penanganan perkara di KPK,†ujarnya.
Hitler telah melaporkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin ke KPK pada Jumat lalu (21/7). Laporan dugaan tindak pidana korupsi itu berkenaan dengan kerjasama pengelolaan asset daerah dengan pihak ketiga, yaitu PT Hero dan PT YCH di Desa Sukadanau, Kecamatan Cibitung. Sekitar 17 hektar asset daerah yang dikerjasamakan dengan dua perusahaan tersebut.
Dalam laporan itu, dijelaskan adanya persoalan landasan Peraturan Daerah (Perda) yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam dalam kerjasama tersebut. Seharusnya, kata dia, menggunakan Perda 10/2011 tentang asset milik daerah, bukan Perda 6/2011 tentang retribusi. Perda 6/2011 juga bisa digunakan saat pemda menyewakan fasos fasum kepada pihak ketiga.
"Karena kalau lahan fasos fasum itu kan dasarnya dari pengembang yang membangun perumahan ataupun apartement. Tapi kalau lahan yang dikerjasamakan yang saya maksud ini, murni milik negara dan tercatat di Desa Sukadanau nomor satu atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi,†ungkap Hitler.
Dia menyebut, bila penyewaan asset pemda menggunakan Perda 6/2011 maka retribusi yang diperoleh pemda, berpotensi tidak tercatat dalam laporan neraca keuangan dan terjadi penghapusan aset. Dia memprediksi retribusi dari kerjasama penyewaan asset untuk PT Hero dan PT YCH selama 20 tahun mencapai Rp7,9 miliar.
Rinciannya, PT Hero sewa lahan seluas 93.285 meter persegi x Rp2.500 x 20 tahun pemda menerima Rp4.664.250.000, ditambah biaya kontribusi 10 persen menjadi Rp5,1miliaran. PT YCH yang menyewa lahan seluas 50.090 meter persegi x Rp2.500 x 20 tahun pemda menerima Rp2.504.500.000 ditambah biaya kontribusi 15 persen menjadi sekitar Rp2,8 miliaran lebih.
"Itu sewanya 20 tahun, Kalau pakai Perda No. 6 tahun 2011, aset tersebut berpotensi tidak masuk di neraca laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga sangat rentan terjadi penghapusan aset milik daerah. Karena di audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dari tahun 2012, tidak saya temukan itu tercatat di neraca. Jadi sangat rentan ada kecurangan dalam pengelolaan aset milik daerah,†bebernya.
Meski begitu, Hitler tetap berkeyakinan bahwa KPK akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan masyarakat.
Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengakui pihaknya sudah menerima laporan masyarakat terkait dugaan korupsi Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam kerjasama pengelolaan aset milik daerah dengan pihak ketiga.
"Laporannya sedang ditelaah. Memang benar, benar ada laporan terkait pengelolaan aset milik daerah yang diduga tidak sesuai dengan peraturan yang ada,†ujarnya.
Febri menambahkan, KPK tidak begitu saja menindaklanjuti laporan tersebut, KPK masaih perlu melakukan pengkajian mendalam guna menindaklanjuti permasalahan yang dilaporkan itu.
Bukan hanya itu, sambung mantan aktivis ICW itu, pihaknya juga sudah meminta pelapor untuk melengkapi dokumen demi kemudahan menelaah permasalahan yang dilaporkan.
"Intinya kita pelajari dulu, karena laporan yang ke kami perlu tahapan dan kelengkapan data-data. Sehingga mudah untuk membedah suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum,†ujar Febri.
[sam]
