Dalam pelantikan anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Presiden Joko Widodo kembali menegaskan rencana menginvestasikan dana haji pada proyek infrastruktur.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai rencana pemerintah tersebut sebagai rencana kebijakan yang tidak tepat, berisiko tinggi.
Menurut Fadli, penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur sangat tak tepat, dan hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Tak semua dana publik kata dia dapat digunakan serta merta untuk investasi proyek pemerintah.
"Apalagi ini dana haji. Dana umat yang secara khusus dititipkan kepada negara untuk kepentingan ibadah haji mereka. Dana haji diperuntukkan spesifik untuk haji," kata Fadli melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Kamis (27/7).
Penggunaan dana haji, tambah dia pertimbangannya harus lebih cermat. Selain pertimbangan keamanan investasi dan keamanan likuiditas, pemanfaatan dana haji juga harus mempertimbangkan aspek kesyariahan. Dalam aspek kesyariahannya pun juga harus diperdalam kembali.
"Pasalnya, di kalangan umat Islam juga terdapat keberagaman pandangan tentang lingkup batasan keuangan syariah. Ada yang memandang akadnya harus jelas di awal. Tak bisa langsung pemanfaatan dana yang sudah dititipkan diubah begitu saja di tengah jalan," tegas Ketua Umum DPN HKTI itu.
Fadli memandang bahwa menaruh dana haji untuk investasi infrastruktur juga sangat beresiko tinggi. Jika melihat data lembaga antikorupsi pada tahun 2016, dari 211 kasus korupsi, 63 kasus adalah kasus korupsi proyek infrastruktur dengan nilai Rp.486,5 miliar. Sementara 148 kasus lainnya merupakan kasus korupsi non-infrastruktur dengan nilai Rp.404 miliar.
"Ini tanda bahwa korupsi di sektor infrastruktur masih sangat masif," tambah Wakil Ketua Umum Gerindra itu.
Selain itu, hal tersebut mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintah di bidang infrastruktur masih sangat rawan korupsi dan praktik rente. Artinya jika dana haji dialokasikan untuk investasi infrastruktur, potensi penyelewengan dana haji juga akan semakin besar.
Fadli menyarankan agar pengelolaan dana haji oleh BPKH dapat melalui pertimbangan cermat, hati-hati, dan melibatkan banyak pemangku kepentingan (stakeholder). Selain itu, faktor kepercayaan umat yang telah menitipkan dana kepada negara untuk kepentingan haji, juga harus dipandang sebagai faktor penting yang tak bisa diabaikan.
"Para calon jamaah haji harus ditanya pendapat mereka, sebagai pemilik dana," demikian Fadli.
[san]
