Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Polisi Menyamar Telah Mata-matai 1.000 Kelompok Politik Inggris

KAMIS, 27 JULI 2017 | 15:57 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Lebih dari 1.000 kelompok politik di Inggris telah dimata-matai oleh polisi yang melakukan penyamaran dan menggunakan identitas palsu.

Begitu bunyi laporan penyelidikan publik terbaru yang dipimpin hakim di Inggris. Ini adalah pertama kalinya jumlah kelompok politik yang disusupi oleh mata-mata yang menyamar lebih dari empat dekade telah dipublikasikan. Namun demikian, daftar kelompok yang disusupi belum dipublikasikan oleh penyelidikan.

Kendati begitu, dikabarkan The Guardian, di antara kelompok yang dipantau adalah kelompok lingkungan, anti-rasis dan hak hewan, partai sayap kiri dan kanan.


Jumlah kelompok politik yang disusupi itu dirilis oleh penyelidikan publik yang dilakukan oleh Theresa May, saat dia menjadi sekretaris dalam negeri untuk memeriksa perilaku mata-mata polisi sejak 1968.

Mei memerintahkan penyelidikan tersebut menyusul laporan bahwa mata-mata telah melakukan sejumlah pelanggaran seperti menipu wanita untuk membentuk hubungan jangka panjang dan mencuri identitas anak-anak yang telah meninggal.

Sedikitnya 144 petugas polisi yang menyamar telah dikerahkan untuk memata-matai kelompok politik sejak 1968. Mereka mengumpulkan informasi mengenai lebih dari satu kelompok.

Mata-mata itu mengembangkan identitas palsu yang rumit dan sering didasarkan pada anak-anak yang telah meninggal. Identitas palsu mereka  didukung oleh dokumentasi palsu seperti izin mengemudi yang disediakan oleh negara.

Mereka menghabiskan waktu lama untuk melakukan pemantauan, biasanya lima tahun, seperti berpura-pura menjadi aktivis politik sambil mereka memberikan informasi kepada atasan mereka tentang kegiatan pegiat dan demonstrasi yang sedang diorganisir.

Para juru kampanye telah mendesak penyelidikan untuk menerbitkan daftar kelompok dan nama identitas palsu yang digunakan oleh mata-mata polisi selama misi rahasia mereka. [mel]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya