Berita

Hukum

Mahasiswa Berikan "Obat Kuat" Agar Bareskrim Berani Usut Ketua KPK

RABU, 26 JULI 2017 | 21:49 WIB | LAPORAN:

Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Selamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (GPS KPK) mendatangi kantor Direktorat Tindak Pidana Korupsi Baraskrim Polri, di Gedung Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (26/7).

Kedatangan mereka meminta Baresrim Polri untuk menyelamatkan lembaga antirasuah tersebut dengan ikut mengawal penanganan kasus hukum yang diduga melibatkan internal KPK, baik yang aktif maupun purna bakti.

Hal tersebut dilakukan lantaran beberapa hari terakhir ini banyak pemberiataan di media massa menyebutkan bahwa sejumlah mantan pejabat KPK terlibat korupsi.


"Seperti mantan wakil ketua KPK Adnan Pandu Praja, yang disangka menerima 1 miliar dari Nazaruddin berdasarkan keterangan Yulianis," ujar Lutfi S selaku peneliti GPS KPK di gedung Ombudsman.

Bahkan lanjut Lutfi, seorang mantan pimpinan KPK, Waluyo pun diperiksa jajaran Bareskrim karena diduga terlibat kasus penjualan aset PT Pertamina.

Menurut Lutfi, hal itu akan berdampak pada citra institusi KPK dimata publik. Terutama ketua KPK saat ini Agus Raharjo yang disangka terlibat kasus korupsi E-KTP soal 10 pertanyaan wakil ketua DPR Fahri Hamzah. "Supaya ini tidak dikait-kaitkan dengan lembaga KPK," terang dia.

Ia pun menyampaikan pesan kepada Agus Raharjo agar mau menjawab semua sangkaan kepadanya. Supaya publik tidak mengaitkan masalah ini dengan institusi KPK.

Dalam kesempatan ini, GPS KPK memberikan obat kuat, suplemen anti gentar agar Dittipikor Bareskrim kuat, tetap sehat, dan yang terpenting tetap berani memeriksa, menyelidiki, hingga menetapkan status hukum kepada siapapun termasuk ketua KPK Agus Raharjo jika terbukti bermasalah untuk menyelamatkan institusi KPK.

"Kami yakin Bareskrim Polri bersama rakyat khususnya mahasiswa dapat menjaga institusi KPK dari kepentingan oknum internal maupun eksternal yang diduga ingin menggunakan lembaga untuk melemahkan bahkan memberangus KPK sebagai institusi rasuah di negara kita," demikian Lutfi.[zul]

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya