. Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas mengenai 'perkembangan implementasi program pengetasan kemiskinan', di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa sore (25/7).
Pada awal pengantarnya, Jokowi sapaan akrab Kepala Negara meminta agar stabilitas harga kebutuhan pokok betul-betul dijaga. Ia juga menambahkan begitu pula dengan kebijakan yang mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok harus betul-betul dikalkulasi dengan matang, karena bila harga bahan pokok naik artinya garis kemiskinan akan naik, dan artinya biaya hidup penduduk miskin juga akan naik.
"Ini akan membuat kenaikan pendapatan penduduk miskin kita baik petani maupun buruh bangunan menjadi kurang berarti," ujar Jokowi dilansir dari laman Setkab.
Jokowi meminta agar program-program kementerian terutama bidang pertanian, UMKM dan juga penyaluran dana desa betul-betul bisa menjangkau 40 persen penduduk lapisan terbawah.
Artinya, program kementerian harus fokus pada peningkatan pendapatan dan daya beli mayoritas rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian maupun di sektor informal.
"Saya ingin program subsidi yang dialokasikan dari Kementerian Pertanian bisa tepat sasaran serta mampu menaikkan nilai tukar petani," tegasnya.
Menurut Jokowi, pemerintah telah mengalokasikan dana desa. Tiga tahun yang lalu Rp 20 triliun, tahun lalu Rp 47 triliun, dan tahun ini Rp 60 triliun. "Ini juga harus berdampak dalam mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu," pintanya.
Adapun terkait dengan bantuan sosial, Jokowi meminta agar program-program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, kemudian Beras Sejahtera bisa disalurkan kepada sasaran dan tepat waktu, sehingga bisa menurunkan beban hidup masyarakat miskin.
Agar tepat sasaran, data harus betul-betul akurat, mutakhir, satu dan terpadu. Jangan menggunakan data sendiri sendiri.
“Saya ingatkan jangan bekerja linier, lakukan perubahan baik dalam sistem pendataan, sistem penyaluran," pinta Jokowi seraya menambahkan, bahwa salah satu reformasi bantuan sosial yang digulirkan adalah penerapan sistem bantuan pangan non tunai kartu, sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran dan mengurangi kebocoran.
Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Hadir juga, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Desa dan PDTT Eko Putra Sandjojo, Menteri Kesehatan Nila F. Moloek, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menaker Hanif Dhakiri, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala BPS Suhariyanto, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, dan pejabat lainnya.
[rus]
