Berita

Muhammad Nazaruddin/ RM

Hukum

Yulianis Bohong, KPK Tak Pernah Bocorkan BAP Ke Nazaruddin

SELASA, 25 JULI 2017 | 21:29 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak pernah memberikan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi kepada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, dalam proses penanganan perkara, penyidik selalu melakukan sesuai prosedur.

"Dalam proses penanganan perkara memang ada tekniknya. Tapi, tidak seperti itu, artinya tidak dibocorkan," tegas Priharsa kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/7).


Isu kebocoran BAP kepada Nazaruddin itu diungkapkan mantan pegawai perusahaan Nazaruddin, Yulianis saat rapat dengar pendapat dengan Pansus angket KPK, kemarin, Senin (24/7).

Yulianis bilang, BAP itu dipergunakan Nazaruddin untuk memantau kesaksian karyawannya di pengadilan. Ia memanggil para karyawannya ke penjara untuk mengatur kesaksian mereka.

Yulianis juga membeberkan bahwa KPK juga kerap memerlakukan Nazaruddin secara istimewa.

Semua penjelasan Yulianis di hadapan para anggota dewan itu dibantah Priharsa.

"Dalam proses penanganan perkara ada memang teknik-tekniknya yang tentu tidak semuanya bisa disampaikan ke publik. Tapi yang pasti tidak ada tindakan yang diistimewakan terhadap yang bersangkutan," demikian Priharsa. [sam]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak Demi Penataan Kawasan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:59

Lahan Huntap Korban Bencana Harus Segera Dituntaskan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:52

Ini Identitas Delapan Orang dan Barbuk OTT Pejabat Pajak Jakut

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:12

Larangan Tambang Emas Rakyat, Kegagalan Baca Realitas

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:58

Pelapor Pandji Dianggap Klaim Sepihak dan Mencatut Nama NU

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:30

Romantisme Demokrasi Elektoral dan Keliru Baca Kedaulatan

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:08

Invasi AS ke Venezuela Bisa Bikin Biaya Logistik Internasional Bengkak

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:45

Khofifah Ajak Pramuka Jatim Sukseskan Ketahanan Pangan dan MBG

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:23

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Klok Dkk Siap Melumat Persija Demi Amankan Posisi

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:40

Selengkapnya