. Mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Rizal Ramli justru berpendapat redenominasi rupiah belum prioritas.
Rizal pun menceritakan Jepang pada tahun 1950 hingga 1970, tepatnya setelah Perdana Menteri Ikeda, bisa tumbuh lebih dari 12 persen karena kurs yang sangat kompetitif (strategic currency depreciation).
"Export Jepang melonjak tinggi, impor turun karena mahal (nasionalisme dalam praktek, bukan retorika)!," kata mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya itu, Selasa (25/7).
Tak hanya Jepang, mantan Kepala Bulog ini juga membeberkan jika China juga ikuti strategi super kompetitif exchange rate dan hasilnya bisa tumbuh lebih dari 13 peren selama 20 tahun.
"Presiden Amerika, Bush, Clinton, Obama ke Beijing tekan agar Kurs Remimbi diperkuat, China menolak," ungkap Rizal.
Rizal menambahakan berbekal kurs super kompetitif itu, ekspor dan ekonomi Jepang tumbuh lebih dari 10 persen. Namun sayang, pertumbuhan itu tak bertahan lama.
"US & EC kalah saing, di Plaza Hotel tahun 1986, mereka tekan Jepang untuk memperkuat kurs Yen (Plaza Accord). Jepang menyerah, pertumbuhan ekonominya setelah itu menjadi sangat lambat (slow growth)," urai Rizal.
Fakta itulah yang membuat Rizal menyimpulkan jika Wacana redenominasi atau penyederhanaan mata uang rupiah jangan dijadikan prioritas di tengah situasi ekonomi seperti saat ini.
Redonominasi kata mantan Komisaris Utama Semen Gresik itu membutuhkan biaya yang besar untuk cetak uang baru dan sebagainya.
Rizal menyarankan, tim ekonomi Jokowi sebaiknya fokus menggenjot sektor riil guna mempercepat roda perekonomian nasional.
"Fokus genjot sektor riil, ekspor dan lapangan kerja," tulis Rizal melalui akun twitternya @RamliRizal.
Sebelumnya Rizal menyatakan kekuatirannya kebijakan redenominasi hanya proyekan BI.
Menurut Rizal, selain membutuhkan biaya, kebijakan itu kalau diterapkan pada nilai uang yang akan dikecilkan membuat harga barang dengan nilai rendah justru akan naik.
"Jadi nantinya kalau diterapkan ini inflasi. Karena kan kalau Rp 1.000 jadi dibuat Rp 1, harga yang tadinya Rp 100 bisa menjadi naik lagi," kata Rizal.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengklaim, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, serta DPR sudah setuju dengan kebijakan redenominasi. Jadi, tinggal menunggu Presiden Joko Widodo.
[san]
