Berita

Jaya Suprana/Net

Jaya Suprana

ARTIKEL JAYA SUPRANA

Para Simpatisan

SELASA, 25 JULI 2017 | 08:55 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

DUNIA akademis juga digoyang politik. Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Panut Mulyono menyatakan bahwa pihaknya sedang menunggu arahan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) terkait desas-desus bahwa sejumlah dosen UGM adalah para simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Prosedural

Panut menuturkan bahwa sejumlah nama dosen UGM aktif yang disebut sebagai simpatisan HTI sejauh ini memang belum dalam bentuk informasi resmi. Pasca-pembubaran organisasi HTI secara resmi oleh pemerintah 19 Juli 2017 sebagai tindak-lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, beredar desas-desus mengenai sebuah dokumen berisi nama pejabat pemerintahan hingga akademisi yang selama ini diduga adalah simpatisan HTI.


Dalam dokumen tanpa kejelasan kebenaran mau pun sumbernya itu, terdapat 7 dosen UGM yang berasal dari Fakultas Ekonomi, Teknik, dan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Juga 3 dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Hamfara Yogyakarta, termasuk Rektor STIE Hamfara yang tak lain adalah Jurubicara HTI Ismail Yusanto. Ada pula 2 dosen di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta serta satu dosen Universitas Muhammadyah Yogyakarta.

Soal tindakan apa yang akan dilakukan UGM, Panut akan tetap mengutamakan pendekatan persuasif internal. Dewan Kode Etika akan berperan mengkaji hal-hal yang dianggap pelanggaran etika dan disiplin. Namun Panut menegaskan bahwa kebijakan universitas harus prosedural sesuai arahan Kemenristekdikti .

Pasca G-30-S


Suasana masa pasca pembubaran HTI mirip pasca G-30-S , terutama pada istilah "simpatisan". Akibat dituduh sebagai simpatisan HTI maka para akademisi terancam tindakan yang ditentukan oleh pemerintah, senasib dengan para akademisi yang dituduh simpatisan PKI pada masa pasca G-30-S.

Akibat difitnah sebagai simpatisan PKI maka ayah kandung saya yang sebenarnya awam bahkan buta politik sehingga sama sekali tidak tahu-menahu mengenai apa yang disebut sebagai komunisme, pada suatu malam hari di pertengahan bulan Oktober 1965 diculik oleh entah siapa dan sampai kini tidak diketahui entah bagaimana nasibnya.

Bahkan sekitar dua puluh tahun kemudian ada pihak yang menulis surat kaleng kepada Presiden Soeharto agar membatalkan pengangkatan saya menjadi Duta PMI karena saya adalah anak seorang simpatisan PKI yang terbukti diculik pada masa pasca G-30-S. Tampaknya Pak Harto tahu bahwa saya awam politik maka beliau tetap mengangkat saya menjadi Duta PMI .

McCharthyisme

Nasib saya mirip Joko Widodo yang juga sempat difitnah sebagai anak seorang simpatisan PKI. Hanya beda nasib dalam hal Joko Widodo menjadi presiden sementara saya tetap  rakyat jelata. Akibat dituduh sebagai para simpatisan komunis maka ribuan tokoh warga Amerika Serikat seperti Charlie Chaplin, Thomas Mann, Lucille Ball, Danny Kaye, Arthur Miller, Dalton Trumbo, Otto Klemperer, Bertold Brecht , Aaron Copland,  Leonard Bernstein, dan lain-lain terpaksa jatuh sebagai korban pencekalan gerakan anti komunis yang sejak tahun 1950 sebagai awal masa Perang Dingin diprakarsai oleh Senator Joseph McCharty  yang kemudian tercatat di lembaran hitam sejarah Amerika Serikat dengan sebutan McChartyisme. [***]

Penulis adalah pendiri sanggar pembelajaran kemanusiaan

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya