Berita

Jokowi/Net

Politik

Jokowi: Ditegur Mestinya Sudah Ngerti

SELASA, 25 JULI 2017 | 04:25 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden Joko Widodo bersuara keras pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi (24/7). Saat itu, Jokowi sapaan akrab Kepala Negara mengingatkan para menteri agar berhati-hati dalam mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen).

Jokowi meminta agar sebelum mengeluarkan permen, betul-betul dihitung, dikalkulasi dan diberikan waktu pemanasan terlebih dahulu. Ia mewanti-wanti jangan sampai permen itu nanti menghambat dunia usaha.

Dijelaskan, kunci untuk pertumbuhan ekonomi sekarang ini memang hanya ada dua karena APBN tidak mungkin melompat atau meloncat.


"Yang paling penting APBN kita kredibel dan akuntabel," ujar Jokowi Kepada wartawan usai Pembekalan Calon Perwira Remaja (Capaja) tahun 2017, di Cilangkap, Jakarta, Senin sore.

Tapi yang dua hal ini, yaitu satu investasi, peningkatan investasi. Dua, peningkatan ekspor.

"Lah kalau masih keluar peraturan menteri atau peraturan dirjen yang justru menambah birokrasi, menambah ruwetnya orang yang ingin ekspansi atau investasi, ya pasti saya tegur," ungkap Jokowi dilansir dari laman setkab.

Jokowi mengingatkan, yang diperlukan sekarang ini momentumnya sudah ada. Layak investasi, investment grade sudah ada kepercayaan dari masyarakat yang dikeluarkan oleh surveinya Gallup World Poll sudah.

"Terus kalau kita sendiri tidak bisa memberikan pelayanan yang cepat, ya hilang diambil oleh negara lain, karena ekspor pun juga tadi saya sampaikan, ekspor pun kita masih berkutat pada pasar-pasar yang lalu-lalu terus pasar tradisional," tuturnya seraya menambahkan bahwa hingga saat ini tidak berani melangkah ke pasar-pasar nontradisional yang harusnya mulai digarap secara baik.

Saat ditanya wartawan apa ada teguran atau sanksi, Jokowi menggingatkan, ini baru mengeluarkan satu-satu permen saja.

"Ya ditegur mestinya sudah ngertilah apa yang harus dilakukan ya,” pungkasnya. [rus]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya