Berita

Nusantara

Dewan Desak Pemprov DKI Benahi Aset

SELASA, 25 JULI 2017 | 03:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI membenahi aset lahan yang dimiliki.

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, pembenahan aset penting dilakukan karena menjadi salah satu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Prasetio mengatakan, berbagai persoalan aset BUMD milik Pemprov DKI tak kunjung terselesaikan. Diantaranya tanah di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.


"Dewan meminta PT Jakarta Tourisindo (Jaktour) dapat menyelesaikan sengketa tanah ini dengan pihak ahli waris karena persoalan ini sudah berlangsung belasan tahun lamanya," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (24/7).

Prasetio mengungkapkan, banyak aset lahan yang diklaim oleh Pemprov DKI Jakarta ternyata status kepemilikannya masih milik warga.

"Begitu pula sebaliknya, banyak aset milik Pemprov DKI saat ini dikuasai milik warga. Persoalan aset ini segera dibenahi. Ini telah bertahun-tahun bermasalah tanpa penyelesaian," ucapnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Cinta Mega seperti dilansir dari RMOL Jakarta menjelaskan, pihaknya berharap Jaktour segera menyelesaikan masalah lahan dengan pihak ahli waris Almarhum Safei.

"Dewan berharap kalau memang belum dibayarkan ganti rugi, bisa memanggil ahli waris untuk penyelesaian pembayaran," ungkap Cinta. [rus]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya