Berita

Kejaksaan Agung/Net

Hukum

Kejagung Didesak Tuntaskan Kasus Sang Hyang Seri

MINGGU, 23 JULI 2017 | 21:01 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pertanian sangat vital sebagai ujung tombak dalam mencapai visi nawacita menjadi negara yang berdaulat di bidang pangan. Presiden Joko Widodo akan gagal meyakinkan rakyat Indonesia dalam usaha mensejahterakan rakyat, jika BUMN di bidang pertanian dibiarkan bobrok dan tidak direformasi total.

Begitu kata Direktur Indonesian Club, Hartsa Mashirul dalam siaran pers yang diterima redaksi, Minggu (23/7).

Menurutnya, salah satu BUMN yang berperan penting di bidang pertanian adalah PT Sang Hyang Seri (Persero) yang khusus menyediakan benih pertanian. Namun fakta saat ini, BUMN tersebut terlilit kasus dugaan Korupsi yang kini ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kejagung bahkan tengah melakukan penyelidikan mengenai penyimpangan-penyimpangan keuangan yang terjadi di BUMN tersebut.


"Laporan hasil audit yang dilakukan oleh BPK tahun 2011 hingga 2013 terdapat pemyimpangan-penyimpangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh oknum pejabat BUMN vital ini," jelas Hartsa.

Hartsa menjelaskan bahwa dalam laporan hasil audit ini terdapat selisih penerimaan dana kas PT. Sang Hyang Seri Kantor Regional 1 Sukamandi yang sangat fantastis. Nilainya ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, pertanggungjawaban dana puluhan miliaar rupiah lebih dari Kantor Regional 1 ini tidak didukung bukti yang cukup.

"Akibatnya, penyerapan hasil panen petani kerjasama penangkaran benih oleh PT SHS (Persero) mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 80,63 persen dibandingkan tahun 2011 di kantor wilayah Kerja Regional 1 Sukamandi. Penurunan ini kiranya tak lepas dari adanya penyimpangan-penyimpangan anggaran berdasarkan laporan hasil audit BPK 2015," paparnya.

Namun begitu, meski indikasi-indikasi kuat ini sudah dinyatakan dalam laporan hasil audit BPK pada 30 Desember 2015, oknum pejabat yang saat itu menduduki jabatan General Manager PT. SHS (Persero) KR 1 masih bercokol, seolah tidak pernah terjadi dugaan tindakan merugikan negara.

“Kami sebagai bagian dari rakyat Indonesia tidak akan diam akan mendesak pihak-pihak terkait untuk segera membereskan kasus tersebut. Presiden dan menteri terkait harus segera menonaktifkan pejabat yang terduga kuat melakukan tindak pidana korupsi, sehingga tidak terjadi pembiaran korupsi terus berlanjut pada BUMN Indonesia," harapnya.

"Untuk Kejaksaan Agung kami mendesak untuk segera menuntaskan kasus kasus yang terjadi di PT. Sang Hyang Seri," pungkas Hartsa. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya