PADA saat memberikan tanggapan pemerintah terhadap fraksi-fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2016 di Ruang Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa 18 Juni 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan tingkat kemiskinan dan pengangguran Indonesia di tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Kinerja Bagus
Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02%, berarti lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4,8%. Pendapatan per kapita mencapai sebesar Rp 47,96 juta/tahun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp 45,14 juta/tahun. Tingkat ketimpangan pengeluaran atau rasio gini membaik dari tahun 2015 sebesar 0,402 menjadi sebesar 0,397.
Sedangkan tingkat inflasi mencapai 3,02%, menurun dibandingkan tingkat inflasi tahun 2015 sebesar 3,35% atau angka inflasi ini merupakan inflasi tahunan terendah sejak tahun 2010. Tercatat dalam APBN 2016, tingkat pengangguran mencapai 5,6%, menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 6,2%. Sedangkan tingkat kemiskinan mencapai 10,7%, menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 11,2%.
Untuk nilai tukar rupiah atas US$ pada tahun 2016 menguat pada kisaran Rp 13.307 per US$ di tengah kecenderungan penguatan dolar AS karena keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan terpilihnya Presiden Amerika Serikat.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Pemerintah lndonesia terus berupaya melaksanakan program pembangunan dan Nawa Cita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia.
Keadilan SosialSaya tergolong rakyat yang menikmati nikmat hasil pembangunan seperti yang diungkapkan dengan hiasan angka-angka statistik nan gemerlap secara sangat meyakinkan oleh Menteri Keuangan di hadapan para wakil rakyat 18 Juni 2017. Namun setelah 72 tahun merdeka, ternyata belum semua rakyat Indonesia memperoleh nikmat sila terakhir Pancasila yaitu Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia.
Masih banyak sesama rakyat Indonesia belum menikmati nikmat seperti yang telah nyata dinikmati oleh saya dan tentu saja juga Menteri Keuangan serta para wakil rakyat di DPR.
Pada kenyataan masih banyak sesama rakyat sengsara akibat digusur justru atas nama pembangunan yang seharusnya bukan menyengsarakan namun menyejahterakan rakyat yang bahkan dilakukan secara melanggar hukum, hak asasi manusia, kontak politik Ir. Joko Widodo dengan rakyat miskin Jakarta 15 September 2012, agenda Pembangunan Berkelanjutan yang telah disepakati PBB sebagai pedoman pembangunan planet bumi abad XXI, UUD 1945, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
PancasilaPernyataan Menteri Keuangan mengenai penurunan tingkat kemiskinan Jangan disalahgunakan untuk membenarkan kebijakan menggusur rakyat atas nama pembangunan infra struktur. Para penggusur rakyat jangan berlindung di balik dalih program pembangunan infra struktur yang memang sedang digelorakan oleh Presiden Jokowi.
Selama Pancasila masih dijunjung tinggi sebagai falsafah bangsa, negara dan rakyat Indonesia, maka justru adalah hukumnya wajib bahwa pembangunan infra struktur harus ditatalaksanakan tanpa menggusur rakyat. Secara pribadi langsung kepada saya pada pertemuan pribadi di Istana Merdeka 8 Juni 2017, Presiden Jokowi yang di masa kanak-kanak di Solo berulang kali merasakan derita rakyat digusur atas nama pembangunan, secara tegas menegaskan bahwa beliau tidak membenarkan pembangunan infra struktur yang dilakukan dengan cara yang melanggar hukum, hak asasi manusia dan Pancasila.
Penulis adalah pendiri Sanggar Pembelajar Kemanusiaan
