Berita

Polri/net

Hukum

Pembentukan Densus Tipikor Polri Karena Dittipikor Kurang Taji?

JUMAT, 21 JULI 2017 | 14:59 WIB | LAPORAN:

Rencana Polri membentuk Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bukan karena gagalnya Direktorat Tipikor (Dittipikor).

Menurut Karo Penmas Polri Brigjen Rikwanto, ada alasan khusus terkait pembentukan Densus Tipikor.

"Bukan begitu (gagal). Semuanya berhasil. Namun korupsi gak segera selesai. Maksudnya adalah kembali membentuk kekuatan untuk bersama secara sinergis menghantam pelaku Tipikor," timpal Rikwanto saat ditemui di Mabes Polri, Jumat (21/7).


Selain itu, Rikwanto mengakui ada timpang tindih dalam penanganan kasus Tipikor. Sehingga, dengan pembentukan Densus Tipikor, dapat berjalan beriringan antar instansi terkait.

"Jadi, tidak akan ada tumpang tindih, salip-salipan. Yang ada sinergi bersama," terangnya.

Menurut Rikwanto, wacana pembentukan Densus Tipikor sudah dicanangkan sejak lama. Saat ini, tengah dibahas terkait teknis detasemen baru Polri tersebut.

"Densus anti korupsi sedang dalam pembahasan mendalam. Wacana sudah lama, sejak dua atau tiga tahun lalu. Goalnya, tidak ada korupsi lagi ke depan di kementerian lembaga dan tempat lain," pungkasnya.

Untuk diketahui, wacana pembentukan Densus Tipikor Polri berkembang dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri. Rujukannya, sebagian anggota Komisi III mempertanyakan peran Polri dalam pemberantasan korupsi.

Saat ini, Polri telah melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di bawah naungan Bareskrim, khususnya di bawah Dittipikor.

Namun, jika nanti Densus Tipikor jadi dibentuk, Polri membutuhkan rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Karena akan mengubah Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Polri.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan persiapan terus dilakukan Korps Bhayangkara dalam pembentukan Densus Tipikor.

Mulai dari rencana membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk menyiapkan Densus Tipikor. Terdiri dari Asisten Perencanaan (Asrena) dan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim). Serta menggelar focus group discussion (FGD) dengan pihak eksternal.

Termasuk menyiapkan gedung untuk unit kerja baru tersebut di gedung lama Polda Metro Jaya (PMJ).[san]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya