Isu reshuffle kabinet pemerintahan Joko Widodo kembali mengemuka belakangan ini. Walaupun reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, tapi beberapa pandangan dan analisa soal perombakan kabinet sudah banyak menghiasi pemberitaan media massa.
Politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengatakan, wacana reshufle kali ini harus dibaca pemerintah sebagai bagian dari proses dan persiapan Pilpres 2019. Kegagalan dalam membuat keputusan akan mempengaruhi konstelasi politik dan kemenangan dalam pilpres.
Menurutnya, konstelasi politik di 2019 tidak akan jauh beda dengan peta politik pada Pemilu 2014. Dua kekuatan pada Pilpres 2014 antara pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto akan tetap menggumpal dan mengkristal di pilpres mendatang. Sedikit beda adalah dukungan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang semula menjadi pilar Koalisi Merah Putih (KMP) dalam mendukung Prabowo kini sudah menyeberang ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Peta kekuatan yang hampir tak berubah ini sangat jelas terlihat dari komposisi setiap pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Terakhir, misalnya dalam persoalan pro kontra terhadap Perppu 2/2017. Dalam persoalan ini tetap ada kekuatan di Senayan dengan satu pihak adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Hanura, Nasdem dan PPP, dan pihak lain adalah PKS, Gerindra, PAN, dan Demokrat," jelasnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/7).
TB Hasanuddin mengatakan, suasana serupa juga nampak jelas dalam gelaran Pilkada DKI Jakarta dan Pilkada Serentak 2017. Peta politik dan aroma dalam pilkada benar-benar menggambarkan dan mencerminkan secara nyata antara kekuatan KMP dan KIH. Bahkan, dalam hal rencana pemindahan ibu kota negara, di mana Partai Amanat Nasional (PAN) yang masuk dalam kabinet jelas tidak mendukung rencana tersebut.
"Maka orang awam pun akan menyimpulkan bahwa Pilpres 2019 akan tetap menjadi pertarungan dua kubu yaitu KIH plus versus KMP minus. KIH plus artinya plus Golkar dan PPP," bebernya.
Karena itu, dia mengingatkan bahwa reshuffle kali ini sangat menentukan. Presiden Jokowi harus benar-benar menggunakan momentum reshuffle sebagai upaya konsolidasi. Jokowi harus tegas dan partai-partai yang tidak sejalan dengan kebijakannya serta tidak setia dalam setiap pengambilan keputusan tidak perlu lagi berada dalam format kabinet.
"Daripada jadi duri dalam daging mending terus terang saja membuat garis siapa yang akan dihadapi dalam Pilpres 2019. Reshuffle ini harus dilakukan bulan Juli ini atau tidak sama sekali," ujar TB Hasanuddin.
Lebih jauh, dia menambahkan bahwa kabinet hasil reshuffle jilid tiga nanti harus menjadi kabinet solid serta komitmen membuat program-program pro rakyat. Sementara komposisi kabinet sendiri harus mewujudkan komposisi yang benar-benar proporsional.
"Di saat yang sama, Presiden Joko Widodo harus memilih berdasarkan kesetiaan dan loyalitas," tegas TB Hasanuddin yang juga wakil ketua Komisi I DPR.
[wah]
