Ada tiga alasan Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) meminta Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto untuk mundur dari jabatannya karena ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.
Begitu dikatakan Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/7).
Empat pernyataan sikap itu dikeluarkan setelah GMPG mencermati hasil Rapat Pleno DPP serta dukungan dari Ketua Dewan Pembina, Aburizal Bakrie dan Ketua Dewan Pakar, Agung Laksono untuk tetap mempertahankan Setya Novanto, serta menolak diadakannya pergantian kepemimpinan DPP Partai Golkar melalui Munaslub.
"Pertama, bahwa keputusan Rapat Pleno DPP serta dukungan dari Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Pakar itu adalah sikap yang mengedepankan kepentingan yang sangat bersifat pribadi, kelompok. dan tidak beriikir tentang kepentingan yang lebih besar, masa depan Partai Golkar, bangsa, dan negara," jelasnya.
"Dukungan itu seakan menutup mata dan telinga terhadap realitas dan pandangan rakyat terhadap kasus megaskandal korupsi e-KT P saat ini. Keputusan itu juga dapat memunculkan persepsi pada publik bahwa Partai Golkar merupakan “Rumah yang Nyaman" bagi para orang yang tersangkut masalah hukum dan korupsi."
Kedua, tambah Doli, keputusan tersebut juga terindikasi sebagai bentuk perlawanan terhadap pemberantasan korupsi dan KPK yang berusaha dilakukan secara kolektif dan melibatkan Partai Golkar dan DPR RI secara institusi.
"Sangat tidak menutup kemungkinan kedua institusi itu kembali diperalat untuk melindungi kepentingan individu yang tersangkut masalah korupsi dan disandera untuk berhadap-hadapan dengan institusi KPK," imbuhnya.
Ketiga, lanjut Doli, dari data yang pihaknya peroleh, kepercayaan publik terhadap Partai Golkar dan elektabiiitasnya telah menurun drastis. Salah satu penyebabnya adalah karena tersanderanya Partai Golkar dengan kasus megaskandal korupsi e-KTP.
"Begitu juga institusi DPR yang menurut survei Transparansi Internasional lndonesia sebagai lembaga terkorup di Indonesia," tandasnya.
Atas dasar itu, Doli dan kawan-kawan meminta agar Setya Novanto mengundurkan diri dari Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Ketua DPR RI. Tujuannya agar kedua institusi tersebut dapat bebas dan tidak terbawa-bawa oleh masalah dan kepentingan pribadi. Khususnya dalam menghadapi sangkaan keterlibatannya dalam kasus megaskandai korupsi e-KTP.
Doli mengajak semua elemen Partai Golkar, sesepuh, pini sepuh, senior, tokoh, pimpinan DPP, DPD, dan kader seluruh Indonesia untuk sama-sama melakukan "penyelamatan partai“ dengan segera melakukan persiapan menuju Munas Luar Biasa guna memilih Ketua Umum DPP Partai Golkar yang baru, demi Partai Golkar yang bersih. berwibawa, dan dicintai oleh rakyat.
"Upaya pergantian kepemimpinan Partai Golkar ini juga adalah bagian dari dukungan dan kerja konkret dalam upaya mendukung kerja-kerja pemerintahan Jokowi-JK dan juga sekaligus proses kampanye pemenangan Bapak Jokowi yang sudah ditetapkan sebagai Calon Presiden RI pada Pilpres 2019. Bahkan kami ragu terhadap kerja-kerja dan dukungan itu, juga akan mengganggu pencitraan pemerintahan Jokowi-JK dan pemenangan Bapak Jokowi apabila kepemimpinan Partai Golkar saat ini tidak berubah," tambahnya.
"Kami melakukan ini semua, karena kami merasa Partai Golkar adalah rumah kami, yang harus juga bisa menjadi rumahnya rakyat Indonesia, yang tentu harus sama-sama dijaga, dibersihkan, dan dimajukan untuk menjadi bagian perjuangan dalam meraih cita-cita bangsa dan negara," pungkasnya.
[sam]
