Berita

Setya Novanto/RMOL

Politik

KORUPSI E-KTP

Jokowi, Segera Perintahkan KPK Tahan Setya Novanto!

KAMIS, 20 JULI 2017 | 00:07 WIB | LAPORAN:

Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) meminta campur tangan Presiden Joko Widodo dalam perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP, khususnya yang menyangkut Ketua DPR RI Setya Novanto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Kami minta ketegasan presiden untuk bisa berkoordinasi dengan KPK," kata salah seorang pengurus GMPG, Syamsul Rizal dalam jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/7).

Menurut dia, seorang Presiden RI mempunyai kewenangan untuk meminta KPK menahan seorang tersangka yang notabene kasusnya menjadi perhatian publik apalagi kasus tersebut berdampak pada situasi dan kondisi negara.


"Saya menekankan bahwa presiden sebagai kepala negara bertanggungjawab atas persoalan ini dan oleh karena itu presiden harus menyampaikan pendapat kepada KPK karena ini terkait dengan perilaku Ketua DPR. Apalagi nanti menjelang Agustus ada sidang istimewa, ada pembahasan anggaran dan segala macam. Ini akan mengganggu kinerja pemerintahan," jelasnya.

Langkah yang harus diambil Presiden Jokowi itu, menurut dia, karena KPK tidak langsung menahan Novanto layaknya tersangka kasus korupsi lainnya.

"Hari ini KPK sudah merilis bahwa mereka memiliki data 6000 alat bukti kasusnya Novanto. Oleh karena itu, bagi kami ketegasannya sederhana aja. Bahwa kalau memang KPK sudah memiliki begitu banyaknya alat bukti, saya pikir tidak ada alasan lagi untuk tidak menahan Novanto. Kalau bisa malam ini justru lebih baik, ataukah besok KPK sudah harus menahan Pak Setya Novanto," tegasnya. [sam]

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Miliki Segudang Prestasi, Banu Laksmana Kini Jabat Kajari Cimahi

Jumat, 26 Desember 2025 | 05:22

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

UPDATE

Lima Penyidik Dipromosikan Jadi Kapolres, Ini Kata KPK

Senin, 05 Januari 2026 | 12:14

RI Hadapi Tantangan Ekonomi, Energi, dan Ekologis

Senin, 05 Januari 2026 | 12:07

Pendiri Synergy Policies: AS Langgar Kedaulatan Venezuela Tanpa Dasar Hukum

Senin, 05 Januari 2026 | 12:04

Pandji Pragiwaksono Pecah

Senin, 05 Januari 2026 | 12:00

Tokoh Publik Ikut Hadiri Sidang Nadiem Makarim

Senin, 05 Januari 2026 | 11:58

Tak Berani Sebut AS, Dino Patti Djalal Kritik Sikap Kemlu dan Sugiono soal Venezuela

Senin, 05 Januari 2026 | 11:56

Asosiasi Ojol Tuntut Penerbitan Perpres Skema Tarif 90 Persen untuk Pengemudi

Senin, 05 Januari 2026 | 11:48

Hakim Soroti Peralihan KUHAP Baru di Sidang Nadiem Makarim

Senin, 05 Januari 2026 | 11:44

Akhir Petrodolar

Senin, 05 Januari 2026 | 11:32

Kuba Siap Berjuang untuk Venezuela, Menolak Tunduk Pada AS

Senin, 05 Januari 2026 | 11:28

Selengkapnya