Berita

Arifin Panigoro

Bisnis

Nasib Newmont NTB, Lepas Dari Amerika Serikat Jual Diri Ke China

RABU, 19 JULI 2017 | 19:28 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

DIJUALNYA saham Pemda NTB yang ada di PT Newmont Nusa Tenggara jelas adalah pengkhianatan kepada konstitusi dan semangat nasionalisme.

Saham yang semula merupakan bentuk andil rakyat NTB atas keberadaan perusahaan tambang emas raksasa PT. Newmont Nusa Tenggara, kini telah berpindah ke tangan Medco milik Arifin Panigoro yang mengambil alih saham tersebut dengan menggunakan dana pinjaman dari China.

Pinjaman dari China tersebut dialirkan melalui tiga bank BUMN yakni BNI, Mandiri dan BRI senilai 3 miliar USD. Sebuah pinjaman yang cukup besar yang tidak mungkin sanggup dibayar, apalagi di tengah jatuhnya harga komoditas. Ini adalah pinjaman yang diduga sarat dengan kongkalikong di antara elite okigarki pemerintahan Jokowi. Tambang PT. Newmont Nusa Tenggara sebetulnya telah jatuh ke tangan China.


China memang sangat agresif mengambil alih saham saham perusahaan tambang di dunia. China juga mengambil alih saham tambang milik Freeport di berbagai negara. China menaruh minat besar pada kepemilikan newmont dan Freeport dalam memperkuat rantai suply industri mereka.

Masalahnya adalah isi kepala elite Indonesia, elite pemerintahan NTB. Mereka telah mengorbankan kepentingan bangsa, negara dan rakyat NTB, dengan menjual saham pemda. Mereka telah mengkhianatai semangat divestasi yakni meberikan ruang kontrol pemerintah sebagai perpanjangan tangan negara dan rakyat terhadap kegiatan perusahaan tambang raksasa.

Dan Arifin Panigoro, apa bedanya dengan "papa minta saham" kepada Freeport, mendapatkan saham Newmont menggunakan tangan negara, pemerintah dan BUMN. Atau jangan jangan kasus ini adalah saudara kembar dari kasus "papa minta saham?"[***]

Penulis adalah Peneliti Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya