Pegawai non PNS yang tergabung dalam Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KNASN) turun ke jalan. Demonstrasi yang digelar di depan Istana Negara hari ini (Rabu, 19/7) untuk mendesak revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
"Kami meminta pemerintah segera membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU ASN dan membahasnya bersama-sama DPR. Untuk segera merevisi UU ASN yang berkeadilan," kata Ketua Presidium KNASN Mariani dalam keterangannya sesaat lalu.
Dikatakan Mariani, KNASN yang merupakan organisasi yang memperjuangkan pegawai non PNS yang berstatus honorer, tidak tetap, kontrak, dan pegawai tetap non PNS, mendukung Pemerintah untuk menyertakan DIM tersebut untuk keperluan revisi UU ASN. Revisi UU ASN yang berkeadilan bagi mereka adalah mengakomodir pengangkatan PNS terhadap pegawai non PNS yang telah mengabdi pada garda depan pelayanan publik Negara.
"Jumlah pegawai non PNS yang tergabung dalam KNASN sebanyak 98.626 merupakan bagian dari ratusan ribu pegawai non PNS. Adapun elemen massa aksi yang ikut demo 25.000 dari perwakilan seluruh Indonesia," jelasnya.
Elemen KNASN yang menggelar unjuk rasa berasal dari profesi tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, dan dokter. Kemudian tenaga penyuluh terdiri dari penyuluh pertanian, perkebunan, pengendali organisme pengganggu tumbuhan, inseminator ternak, PLKB dan penyelia mitra tani.
Lalu penyuluh perikanan, penyuluh lapangan gerhan kehutanan, guru dan tenaga pendidikan, Banpol PP (Satpol PP), pengamanan dalam kantor pemerintah dan honorer daerah di Dinas Perhubungan, dan pemadam kebakaran.
"Kami juga menuntut selama proses pembahasan revisi UU ASN tidak boleh ada rekruitmen tenaga honorer, tenaga kontrak, pegawai tidak tetap dan pengangkatan CPNS baru. Yang kami minta adalah pengangkatan secara bertahap mempertimbangkan pengabdian serta kemampuan keuangan negara," tegas Mariani.
[wah]
