Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia meningkat masing-masing 1,83 dan 0,48 di Maret 2017 dibanding realisasi September 2016 yang sebesar 1,74 dan 0,44. Jumlah penduduk miskin di bulan ketiga ini sebanyak 27,77 juta orang dengan persentase 10,64 persen.
Pengamat ekonomi Institute For Economic and Development Finance (INDEF) Bima Yudhistira menegaskan jika tim ekonomi di kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) perlu dievaluasi.
"Saya tidak bilang mendorong reshuffle. Tapi tim ekonomi Jokowi-JK memang perlu di evaluasi," kata Bima saat berbincang dengan redaksi, Rabu (19/7).
Bima pun mengingatkan bahwa waktu pemerintah bekerja tinggal 1,5 tahun lagi. Sehingga menurut dia pemerintah Jokowi-Jk lebih baik fokus memperbaiki kinerja ekonomi.
"Kalau ada menteri yang kurang bagus kinerja-nya dan menghambat lebih baik segera diganti," kata Bima.
Bima pun meguraikan jika kemiskinan bisa meningkat salah satunya karena masalah stuktural yaitu lapangan kerja berkurang drastis. Pertumbuhan industri yang rendah sejak 2 tahun terakhir kata Bima membuat penyerapan tenaga kerja menurun.
"Fenomena ini disebut deindustrialisasi," kata Bima.
Faktor berikutnya tambah Bima adalah soal pelemahan daya beli yang dirasakan masyarakat menengah bawah. Ini disebabkan penyesuaian tarif listrik 900 VA sejak awal tahun 2017.
"Inflasi dari komponen listrik jelas memukul daya beli," kata Bima.
Sementara itu pada awal tahun 2017 pendistribusian beras sejahtera (rastra) juga mengalami hambatan sehingga upaya penurunan kemiskinan menjadi lamban.
"Berbagai faktor penyebab naiknya kemiskinan itu kalau dibiarkan maka target angka kemiskinan bisa turun sampai 10% dan gini rasio 0.38 di tahun 2018 jadi sulit tercapai," pungkas Bima.
Atas dasar itu, Bima menyarankan pemerintah segera melakukan stabilisasi harga pangan dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Listrik diusahakan jangan naik dulu sampai akhir tahun," tegas Bima.
Jaring pengaman berupa bantuan sosial menurut Bima juga penting untuk dilakukan pemerintah agar jangan sampai telat penyalurannya seperti yang terjadi pada kasus beras sejahtera (rastra).
BPS mencatat Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Kepala BPS, Suhariyanto mengungkapkan, Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 1,74 pada September 2016 menjadi 1,83 pada Maret 2017.
"Kalau indeks kedalaman meningkat, berarti tingkat kedalaman kemiskinan semakin dalam. Jarak antara rata-rata pengeluaran orang miskin dengan garis kemiskinan semakin jauh, sehingga upaya mengentaskan penduduk miskin menjadi lebih sulit lagi," kata Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Senin (17/7).
Indeks Kedalaman Kemiskinan di wilayah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 1,24, sedangkan di wilayah perdesaan mencapai 2,49. Masing-masing meningkat dibanding September tahun lalu yang sebesar 1,21 dan 2,32.
"Ini menunjukkan persoalan kemiskinan di desa lebih bermasalah dibanding perkotaan," tegasnya.
Sementara untuk Indeks Keparahan Kemiskinan, tutur Kecuk, trennya hampir sama dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, yakni naik dari 0,44 di September 2016 menjadi 0,48 di Maret 2017. Indeks keparahan kemiskinan ini menunjukkan bahwa variasi pengeluaran penduduk miskin menjadi semakin lebar.
"Paling curam peningkatan indeks keparahan kemiskinan di desa dari 0,59 menjadi 0,67. Sedangkan di kota dari 0,29 menjadi 0,31," demikian Suhariyanto.
[san]
