Cegah Korupsi Di Sektor Kesehatan, KPK Gandeng Kemenkes dan BPJS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan menyusun pedoman hukum mencegah praktik curang juga pertukaran data dalam pelayanan kesehatan.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan kerjasama itu juga untuk mencegah terjadinya indikasi korupsi dalam pelayanan kesehatan.

"Ini bertujuan untuk melakukan deteksi awal kecurangan dan bagaimana cara mencegahnya. Lalu penyelesaiannya apa? Apa sebatas administrasi atau dibawa ke ranah hukum karena BPJS mengelola dana yang tidak kecil sekitar 73 triliun. Selalu kemudian terjadi defisit," jelas Ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (19/7).

Pembuatan kesepakatan itu juga turut dihadiri Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Direktut Utama Fahmi Idris. Agus mengatakan pedoman hukum tersebut akan dirampungkan pada akhir September mendatang. Selanjutnya akan dilakukan sosialisasi selama dua bulan hingga akhirnya bisa diterpakan pada 2018.

"Semangat yang kami pilih ini semangat mencegah. Kami ingin menyakinkan bahwa jangan khawatir dengan adanya penandatanganan ini karena kecurangan yang dimaksud kalau sengaja berbuat curang untuk keuntungan finansial. Saya yakin rasanya tidak ada perbuatan curang dengan sengaja," ungkap Dirut BPJS Fahmi Idris.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek juga mengatakan bahwa uang yang dikelola untuk jaminan kesehatan sangat besar. Dalam proses memberikan pelayanan kesehatan juga tidak mudah.

"Tapi ini adalah perbuatan yang baik untuk menolong masyarakat mendapat akses layanan kesehatan. Dana yang didapat untuk masyarakat harus dikembalikan ke masyarakat dan ini harus transparan dan terbuka," demikian Nila.[san]