Berita

Foto/Net

Politik

Tingkat Kemiskinan Makin Parah Disebabkan Tim Ekonomi Tidak Serius

RABU, 19 JULI 2017 | 09:42 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia semakin meningkat.

Indeks Kedalaman Kemiskinan naik 1,83 dan Indeks Keparahan Kemiskinan naik 0,48 di Maret 2017, dibanding realisasi September 2016 yakni masing-masing di angka 1,74 dan 0,44.

Di bulan yang sama, Maret 2017, secara persentase, angka kemiskinan memang sedikit menurun, namun secara jumlah menaik.


Persentase penduduk miskin mencapai 10,64 persen, turun tipis dibandingkan September 2016, yaitu 10,7 persen. Namun, jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen), bertambah sebesar 6,90 ribu orang (6.900 orang) dibanding September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen).

Analis ekonomi dan politik dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga menyalahkan tim ekonomi Jokowi-JK yang tidak menjalankan ekonomi kerakyatan yang terdapat dalam Nawa Cita.

"Ekonomi kerakyatan Nawa Cita Jokowi-JK tidak dijalankan sepenuhnya oleh para pembantu Presiden, baik di kementerian maupun struktur pemerintahan di daerah," kata Andy kepada redaksi, Rabu (19/7).

Terkait tingkat kemiskinan yang semakin massif yang terjadi saat ini, menurutnya karena tim ekonomi Jokowi-JK tidak sungguh-sungguh.

"Ini disebabkan tim ekonomi Jokowi-JK tidak serius dalam menjalankan program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi kerakyatan," pungkas Andi. [rus]

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Miliki Segudang Prestasi, Banu Laksmana Kini Jabat Kajari Cimahi

Jumat, 26 Desember 2025 | 05:22

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

UPDATE

Lima Penyidik Dipromosikan Jadi Kapolres, Ini Kata KPK

Senin, 05 Januari 2026 | 12:14

RI Hadapi Tantangan Ekonomi, Energi, dan Ekologis

Senin, 05 Januari 2026 | 12:07

Pendiri Synergy Policies: AS Langgar Kedaulatan Venezuela Tanpa Dasar Hukum

Senin, 05 Januari 2026 | 12:04

Pandji Pragiwaksono Pecah

Senin, 05 Januari 2026 | 12:00

Tokoh Publik Ikut Hadiri Sidang Nadiem Makarim

Senin, 05 Januari 2026 | 11:58

Tak Berani Sebut AS, Dino Patti Djalal Kritik Sikap Kemlu dan Sugiono soal Venezuela

Senin, 05 Januari 2026 | 11:56

Asosiasi Ojol Tuntut Penerbitan Perpres Skema Tarif 90 Persen untuk Pengemudi

Senin, 05 Januari 2026 | 11:48

Hakim Soroti Peralihan KUHAP Baru di Sidang Nadiem Makarim

Senin, 05 Januari 2026 | 11:44

Akhir Petrodolar

Senin, 05 Januari 2026 | 11:32

Kuba Siap Berjuang untuk Venezuela, Menolak Tunduk Pada AS

Senin, 05 Januari 2026 | 11:28

Selengkapnya