Berita

Foto/Net

Politik

Tingkat Kemiskinan Makin Parah Disebabkan Tim Ekonomi Tidak Serius

RABU, 19 JULI 2017 | 09:42 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia semakin meningkat.

Indeks Kedalaman Kemiskinan naik 1,83 dan Indeks Keparahan Kemiskinan naik 0,48 di Maret 2017, dibanding realisasi September 2016 yakni masing-masing di angka 1,74 dan 0,44.

Di bulan yang sama, Maret 2017, secara persentase, angka kemiskinan memang sedikit menurun, namun secara jumlah menaik.


Persentase penduduk miskin mencapai 10,64 persen, turun tipis dibandingkan September 2016, yaitu 10,7 persen. Namun, jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen), bertambah sebesar 6,90 ribu orang (6.900 orang) dibanding September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen).

Analis ekonomi dan politik dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga menyalahkan tim ekonomi Jokowi-JK yang tidak menjalankan ekonomi kerakyatan yang terdapat dalam Nawa Cita.

"Ekonomi kerakyatan Nawa Cita Jokowi-JK tidak dijalankan sepenuhnya oleh para pembantu Presiden, baik di kementerian maupun struktur pemerintahan di daerah," kata Andy kepada redaksi, Rabu (19/7).

Terkait tingkat kemiskinan yang semakin massif yang terjadi saat ini, menurutnya karena tim ekonomi Jokowi-JK tidak sungguh-sungguh.

"Ini disebabkan tim ekonomi Jokowi-JK tidak serius dalam menjalankan program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi kerakyatan," pungkas Andi. [rus]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya