Berita

BNPT-ESDM/RMOL

Pertahanan

Antisipasi Terorisme, Seluruh Objek Vital Akan Ditingkatkan Pengamanannya

SELASA, 18 JULI 2017 | 16:15 WIB | LAPORAN:

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) dalam rangka mengantisipasi terjadinya serangan teror di objek vital nasional di lingkungan sektor energi.

Penandatanganan PKS ini sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara BNPT dengan Kemen ESDM yang telah dilaksanakan pada bulan Maret lalu. Penandatanganan PKS ini dilakukan oleh Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi  BNPT, Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Migas, Dirjen Minerba, Dirjen Ketenaga listrikan, dan Dirjen Ebtke ini disaksikan langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius dan Menteri ESDM, Ignasius Jonan.

Dalam sambutannya Kepala BNPT mengatakan bahwa masalah keamanan di negeri kita bukanlah hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, tapi juga perlu dukungan semua pihak. Demikian pula dengan penanggulangan terorisme bukanlah menjadi tanggung jawab BNPT saja, melainkan seluruh komponen bangsa dituntut untuk secara bersama-sama menjaga negeri ini dari ancaman terorisme.


“Kita tidak bisa membiarkan aksi terorisme merusak kedamaian perikehidupan bangsa indonesia, karena itu seluruh komponen bangsa wajib bekerjasama melawan segala bentuk aksi terorisme,” kata Suhardi Alius di Ruang Sarulla, Gedung Utama Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (18/7).

Alumni Akpol tahun 1985 ini  mengatakan, penandatanganan PKS yang telah dilakukan ini harus mencapai target pengamanan maksimal. Hal tersebut dikarenakan masalah terorisme ini semakin mendunia dan menjadi konsen di berbagai belahan dunia.

“Dalam masalah terorisme yang global dan memang jadi isu di dunia, kita kita harus terapkan perlindungan dan pengamanan yang menjadi target teroris seperti terminal, pelabuhan, dan Bandara,” kata mantan Kabareskrim ini.

Untuk itu, Suhardi menilai banyak fasilitas umum yang perlu dievalusasi sistem pengamanannya.

“Kita harus mengevaluasi bandara-bandara di Indonesia apalagi bandara Internasional, apakah securitnya banyak, bagaimana penjagaannya karena tempat tersebut menjadi sasaran terorisme," ujar mantan Kapolda Jawa Barat itu.

Mantan Kadiv Humas Polri ini juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak  melanggar atau melewati dari aturan SOP (Standart Operational Procedure)  yang telah diterapkan seperti di Bandara.

“Objek vital tempat petugas untuk keluar masuk juga harus diawasi ketat. Jangan mentang-mentang karena menjadi pegawai dan sudah kenal lalu kasih lewat. Aturan itu semua itu harus dipatuhi, karena kalau tidak akan bisa menjadi peluang masuknya teroris," himbau Suhadi Alius.

Suhardi berharap, dengan kerjasama dengan Kemen ESDM ini bisa meningkatkan pengamanan dan menjadi kesiap siagaan dalam menanggulangi ancaman terorisme di berbagai objek vital.

“Tentunya juga akan lebih mempermudah BNPT dengan Kementerian ESDM untuk mengantisipasi dan mendeteksi dini kemungkinan aktivitas terorisme, serta lebih meningkatkan sinergitas antar lembaga dalam melaksanakan tugas,” ujar mantan Kapolres Metro Jakarta Barat dan Kapolres Depok tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Deputi I BNPT, Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir menjelaskan dalam kerjasama ini kedua pihak harus membuat bagaimana SOP sistem pengamanan dibangun oleh berbagai objek vital untuk mengantisiapsi peluang masuknya terorisme dan kelompok radikal.

"Harapan kita untuk menerapkan SOP yang kita buat, tetapi sebelum menyusun kita harus datang langsung ke objek tersebut sejauh mana kemanananya seperti di Bandara, Terminal. Setelah itu kita baru membuat SOP pengamanan" kata Abdul Rahman Kadir.

Pria yang dalam karir militernya dibesarkan di lingkungan pasukan elite, Kopasus ini menegaskan bahwa, segala macam SOP pengamanan yang selama ini sudah dibuat oleh berbagai fasilitas umum, institusi atapun perusahaan harus diseragamkan sehingga tingkat keamanan menjadi maksimal.

"Kita ingin membuat standar siapa dan membuat apa pada objek tersebut, bagaimana prosedur ancaman di keluarkan, standarisasi ini kita buatkan sehingga tingkat kemanan menjadi maksimal," demikian alumni Akmil tahun 1984 ini.[san]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Tak Pelihara Buzzer, Prabowo Layak Terus Didukung

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:14

Stasiun Cirebon Dipadati Penumpang Arus Balik Nataru

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:00

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:34

Pilkada Lewat DPRD Cermin Ketakutan terhadap Suara Rakyat

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:26

Jika Mau Kejaksaan Sangat Gampang Ciduk Silfester

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:01

Pilkada Lewat DPRD Sudah Pasti Ditolak

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:37

Resolusi 2026 Rismon Sianipar: Makzulkan Gibran Wapres Terburuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:13

Kata Golkar Soal Pertemuan Bahlil, Dasco, Zuhas dan Cak Imin

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:10

Penumpang TransJakarta Minta Pelaku Pelecehan Seksual Ditindak Tegas

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:38

Bulgaria Resmi Gunakan Euro, Tinggalkan Lev

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:21

Selengkapnya