Indonesia Traffic Watch (ITW) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kementerian terkait untuk membuat kebijakan moratorium berjangka penjualan kendaraan bermotor di daerah yang dilanda kemacetan lalu lintas. Sebagai solusi efektif mengurangi kemacetan yang semakin hebat di sejumlah kota besar, khususnya Ibu Kota Jakarta.
Balitbang Kementerian PUPR mencatat kemacetan lalu lintas yang melanda Jakarta telah menimbulkan kerugian materi mencapai Rp 56 triliun per tahun. Tidak hanya itu, kemacetan juga mengganggu aktivitas, mematikan kreatifitas serta memicu tingginya tingkat stres masyarakat. Bahkan, permasalahan lalu lintas termasuk kemacetan potensi memicu terjadinya konflik.
"Dalam kondisi kemacetan sudah abnormal, presiden harus turun tangan memerintahkan para menteri terkait agar fokus dan bersinergi mengatasi permasalahan lalu lintas," jelas Ketua Presidium ITW Edison Siahaan kepada wartawan, Senin (17/7).
Dia menjelaskan, penyebab utama kemacetan adalah akibat jumlah kendaraan bermotor yang tidak terkontrol disusul dengan rendahnya kesadaran tertib lalu lintas masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Tentu upaya yang harus dilakukan adalah membatasi jumlah kendaraan, bisa dengan cara pengetatan persyaratan untuk memiliki kendaraan, seperti wajib memiliki lahan untuk tempat parkir dan garasi. Tetapi akan lebih efektif, dengan kebijakan moratorium berjangka penjualan kendaraan bermotor di sejumlah kota khususnya Jakarta. Hingga jumlah kendaraan bermotor ideal dengan daya tampung panjang dan luas ruas jalan yang ada saat ini.
"Upaya itu disertai penyiapan angkutan umum yang terintegrasi ke seluruh penjuru dan terjangkau secara ekonomi serta menjamin rasa aman dan nyaman masyarakat," kata Edison.
Anehnya, pemerintah lebih fokus pada upaya pembatasan gerak kendaraan disertai penerapan sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar. Serta upaya-upaya yang bersifat proyek bernilai besar. Bahkan, pemerintah seperti membiarkan masyarakat memiliki kendaraan sebanyak-banyaknya asal dikenakan pajak progresif.
"Kemacetan sulit diatasi kalau pola berfikir pemerintah didasari hanya untuk meningkatkan pendapatan," beber Edison.
Dia menambahkan, sehebat apapun infrastruktur dan secanggih apapun moda transportasi yang disiapkan, kemacetan akan terus melanda Kota Jakarta, apabila tidak disertai dengan pembatasan jumlah kendaraan.
Menurutnya, kementerian dan instansi yang terlibat untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran (kamseltibcar) lalu lintas menyetujui kebijakan pembatasan jumlah kendaraan. Tetapi, kementerian yang mengurusi industri dan perdagangan otomotif tidak merespon usulan itu. Karena kerugian akibat kemacetan dianggap tidak berdampak pada keuangan negara. Sementara, pembatasan penjualan kendaraan bermotor akan beresiko pada pendapatan keuangan negara dari sektor pajak penjualan otomotif.
"Untuk itulah, presiden harus memerintahkan seluruh menterinya mencari solusi efektif mengatasi kemacetan," demikian Edison.
[wah]
