PRESIDEN Jokowi memang jago dalam berutang. Selama dua tahun berkuasa dia sudah menambah utang Rp 1.040 triliun. Dalam hal berutang, Jokowi telah mengalahkan semua presiden yang pernah berkuasa di Republik ini.
Presiden SBY yang sering disebut sebagai raja utang hanya berhutang rata-rata Rp 150 sampai Rp 200 triliun setahun. Sangat besar memang. Namun presiden Jokowi yang katanya anti utang malah mengambil utang jauh lebih besar dari itu.
Para pembantu Jokowi yang mengurus ekonomi kerjaan utamanya mengemis ke lembaga internasional untuk menaikkan peringkat dan peringkat keuangan Indonesia. Tidak aneh lembaga internasional kadang bisa berubah secepat kilat. Bagaimana bisa?
Dalam dua setengah tahun masa pemerintahan Jokowi ini utang swasta malah menurun. Swasta Indonesia tampaknya memang sedang sekarat karena menumpuk utang pada era pemerintahan SBY. Pada masa pemerintahan Jokowi, swasta mengandalkan utang pemerintah yang membuat megaproyek untuk mereka. Sehingga swasta tidak perlu utang lagi. Cukup mengandalkan utang pemerintah.
Tidak tanggung-tanggung Pemerintahan Jokowi hendak mengambil utang pada 2017 mendekati batas defisit 3 persen PDB. Setelah sampai Bulan Juni 2017 telah mengambil 53 persen dari rencana utang.
Tahun 2018 dalam Rancangan APBN 2018, Pemerintah Jokowi rencana berutang sebesar Rp 450 triliun lagi. Jika ini terealisasi, maka utang yang diambil Jokowi akan sama dengan utang SBY 10 tahun dan akan sama dengan tiga sampai dengan empat kali utang penerintahan Orde Baru selama 30 tahun berkuasa.
Semua ambisi pemerintah dikejar dengan utang sebesar-besarnya. Namun sisi lain, seluruh subsidi untuk rakyat digergaji. Alasannya, semua dana subsidi akan dialokasikan untuk infrastruktur. Sementara infrastruktur mengandalkan barang impor, investasi asing, dan tenaga asing.
Akibatnya, industri nasional gulung tikar, kontraktor lokal gigit jari, daya beli masyarakat merosot, daya konsumsi masyarakat melemah, perdagangan ritel bangkrut.
Bagaimana bisa rakyat nanti membayar infrastruktur mahal jualan Presiden Jokowi? Sementara kantong rakyat kering kerontang. Monggo dipikirkan.
[***]Penulis adalah pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
