Berita

Blokir Jokowi/Net

Politik

Pemblokiran Telegram Dibalas Ajakan Blokir Jokowi

MINGGU, 16 JULI 2017 | 13:51 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kebijakan pemerintah dalam memblokir jejaring sosial Telegram menuai tanggapan negatif dari warganet.

Tanda pagar (tagar) #BlokirJokowi bahkan menjadi trending topic di media sosial Twitter sebagai bentuk protes atas keputusan memblokir Telegram.

Warganet bernama Syifa Aulia Rasyiqah misalnya, ia ikut menyuarakan tagar ini karena menilai pemerintahan Jokowi telah bertindak diktator.


"Saya juga memilih untuk memblokir, Jokowi rezim kiktator, rezim represif anti Islam," tulisnya dalam akun @Syifa_Rasyiqah, Minggu (16/7).

Sementara itu netizen lain justru menyamakan gaya kepemimpinan Jokowi dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang terkenal otoriter.

"Selamat datang di Indonesia rasa Korea Utara, kebebasan dibatasi, yang kritis selalu diawasi," urainya dalam akun @andi_perantau.

Tidak hanya dari masyarakat biasa, kemunculan tagar ini juga mendapat respon dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Menurutnya, tagar #BlokirJokowi merupakan cara warganet untuk menolong presiden agar tidak memulai tindakan sewenang-wenang.

Selain itu, ia juga meminta Jokowi untuk berhenti berpura-pura rendah hati kepada rakyat.

"Presiden jangan berpura-pura rendah hati. Sebab salah satu yang dibongkar oleh kebebasan ini adalah kepura-puraan," tukasnya.

Telegram diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika karena dinilai banyak mengandung konten berbau radikalisme dan terorisme. Tercatat, sekitar 700 halaman terkait konten mulai dari ajakan membuat bom hingga bergabung dengan organisasi teroris ditemukan dalam Telegram.

Sementara itu, Presiden Jokowi memastikan bahwa pemblokiran ini sudah dilakukan cermat dan tidak spontan. Tujuannya tidak lain demi menjaga keamanan negara.

"Pemerintah sudah mengamati lama dan kita kan ini mementingkan keamanan, keamanan negara, keamanan masyarakat. Oleh sebab itu, keputusan (pemblokiran) itu dilakukan," ujarnya usai meresmikan Akademi Bela Negara (ABN) di Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (16/7). [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya