Berita

Zulkifli Hasan/Net

Politik

Ketum PAN: Pemblokiran Telegram Merongrong Popularitas Presiden

MINGGU, 16 JULI 2017 | 12:22 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyayangkan kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memblokir Telegram.

Menurutnya, pemblokiran ini merupakan wujud bahwa kebijakan pembantu presiden tidak memikirkan rakyat. Ia bahkan memprediksi pemblokiran tersebut akan berimbas pada popularitas Presiden Joko Widodo.

"Saya sayangkan saja, kebijakan-kebijakan pembantu presiden kalau terus menerus begitu kan lama-lama merongrong popularitas presiden," ujarnya saat ditemui di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Minggu (13/7).


Zulkifli khawatir pembredelan ini menimbulkan efek domino kepada situs jejaring sosial lain di Indonesia yang memiliki banyak pengguna, seperti Facebook dan Instagram. Jika itu terjadi, maka masyarakat akan marah dengan pemerintah yang sewenang-wenang.

"Kalau semua dibredelkan marah, marah sama siapa, pembantu presiden. Akhirnya begitu," jelas ketua MPR RI itu.

Telegram diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika karena dinilai banyak mengandung konten berbau radikalisme dan terorisme. Tercatat, sekitar 700 halaman terkait konten mulai dari ajakan membuat bom hingga bergabung dengan organisasi teroris ditemukan dalam Telegram. [ian]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya