Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshidiqie menyarankan setelah pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, ada baiknya langsung mengadakan dialog.
Harapannya kata Jimly agar perppu bisa dipahami latar belakangnya dan bukan didasarkan atas kebencian satu golongan, satu satu kelompok. Namun semata-mata untuk maksud mulia rasa cinta kemanusiaan dan rasa cinta tanah air.
"Saya rasa penting dialog ini dan tetapi terlepas plus minus Perppu ini harus dilaksanakan dengan tetap memberi ruang kepada mereka yang tidak setuju untuk melakukan perlawanan hukum," kata Jimly dalam acara dialog di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7).
Jimly pun mengingatkan jika masyarakat memiliki Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melawan secara hukum bila tidak setuju dengan Perppu Ormas.
"Saya harapkan MK bisa menerima Perppu sebagai objek yudisial review konstitusionalitas baik dari segi prosedur maupun materinya. Jangan menunggu Perppu ini menimbulkan korban, harus menunggu dulu keputusan dari DPR baru disidangkan," ujar Jimly.
Menurut mantan Ketua MK itu, keputusan pemerintah menerbitkan Perppu harus bisa diuji di pengadilan. Maka tersedia kesempatan. Satu, di MK untuk regulasinya. Dua, di PTUN untuk tindakan administrasinya. Ketiga, proses politiknya, untuk masa depan Perppunya apakah jadi undang-undang atau tidak, di forum politik DPR.
"Jadi fair saja. Tapi sekali lagi saya berharap harus ada dialog yang luas. Jadi pemerintah harus inisiatif mengundang dialog yang luas, jangan menggerakkan satu kelompok mendukung, membiarkan kelompok yang lain untuk menolak. Ini memecah belah," tegas Jimly.
Jimly menambahkan dalam sistem demokrasi ini memerlukan hadirnya kepemimpinan negara. Artinya kata dia jangan biarkan semua orang bebas bablas tanpa kontrol, tanpa kendali dan orang menyalahgunakan kebebasan dengan membuat organisasi sembarangan.
"Sama juga mau bikin pendapat khilafah islamiyah. Sebagai pribadi ya halal, boleh, silakan. Mau khutbah, silakan. Orang setuju tidak setuju kan bebas. Tapi begitu membuat organisasi mau bikin khilafah pusatnya di Indonesia, negara lain jadi provinsi ya nggak boleh. Karena kita sudah di dalam pembukaan UUD 1945 kemerdekaan itu hak segala bangsa. Jangan bikin organisiasi. Kalau ada organisasi yang kayak begini dibiarkan karena analisanya, nanti ribut. Akhirnya nggak diputus-putus. Maka sekarang pemerintah ini harus kita hargai," demikian Jimly.
[san]
