Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) yang juga koordinator aksi damai nelayan 117 di depan Istana Negara, Rusdianto Samawa mengatakan, salah satu cara respon nelayan terhadap berbagai peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dengan turun ke jalanan, berdemonstrasi.
Cara ini dianggap efektif untuk menyampaikan aspirasi setelah berbagai upaya dialog dan diskusi tidak direspon oleh Menteri Susi.
"Aksi demonstrasi ini adalah bentuk keprihatinan dunia perikanan tangkap yang dilarang alat tangkapnya oleh Susi Pudjiastuti, pembudidaya ikan kerapu yang dihambat penjualannya, industri perikanan kolaps karena tiadanya pasokan bahan baku ikan dan masih maraknya peredaran kapal asing ilegal di laut Indonesia yang dibantu dengan publikasi data VMS kepada LSM USA," tegas Rusdianto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/7).
Apalagi, lanjut Rusdianto, Susi Pudjiastuti diduga terlibat dalam beberapa skandal seperti pemberian rekomendasi impor garam, gagalnya tender pengadaan kapal dan pengadaan alat tangkap.
"Bukankah semua kegagalan di atas menjadi bagian dari kartel asing? mengapa harus mengatakan nelayan dibiayai oleh kartel asing. Mulai dari impor garam kerjasama dengan asing, kapal fiber kerjasama asing, konservasi laut pesisir juga kerjasama asing," ujarnya, mempertanyakan.
Malah kini Susi Pudjiastuti terkesan cuci melalui Lembaga Badan Intelijent Negara (BIN). "Naif sekali," cetusnya.
Ketika berbicara dalam Halaqah Nasional Alim Ulama se-Indonesia di Jakarta baru-baru ini, Kepala BIN Budi Gunawan menyatakan bahwa ada kekuatan kartel yang ingin menyingkirkan Susi Pudjiastuti dari kursi menteri. Bahkan, BG menyebut salah satu serangan balik terhadap Susi adalah dengan demo-demo nelayan beberapa waktu lalu. Misi ini dilancarkan, kata Budi, karena bisnis mereka terganggu dengan kinerja Susi.
Rusdianto pun meminta agar tudingan kepala BIN itu bisa dibuktikan bahwa nelayan kerjasama dengan kartel asing.
"Di mana korelasinya? Apakah Budi Gunawan sebagai kepala BIN, sudahkah investigasi lebih jauh pada daerah terdampak peraturan Susi Pudjiastuti?" pintanya.
Lantas dari mana Budi Gunawan mendapat informasi tentang demo nelayan yang menggoyang Susi dibiayai kartel.
"
Wallahualam Bissawab… Allah Maha Tahu. Serahkan saja,
Insya Allah ada hikmahnya," sebutnya.
Menurutnya, pernyataan Budi Gunawan yang salah kemudian menjadi viral dan konsumsi publik seluruh rakyat Indonesia sebagai
common enemy. "Bagi nelayan, statement itu sangat menyakitkan," imbuhnya.
Budi Gunawan sebagai pejabat negara seharusnya berhati-hati dalam menyampaikan informasi.
"Saya kira sudah layak juga Susi Pudjiastuti disingkirkan dari kabinet karena telah menyengsarakan nelayan dan merugikan keuangan negara," tegasnya.
Menurutnya, kemerdekaan nelayan tak akan tercapai apabila penjajahan atas nelayan belum dihapuskan dari berbagai peraturan dan UU yang berlaku yang menindas nelayan. Nelayan menjadi korban bengisnya penguasa dari berbagai produk kebijakan yang selama ini tidak mampu menyejahterakan.
Selama tiga tahun belakangan ini justru perjuangan nelayan belum mendapat solusi yang menjamin keamanan dan kelancaran usaha perikanan.
"Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla telah membiarkan Menteri Susi Pudjiastuti menindas nelayan dengan berbagai peraturan yang buatnya," terangnya.
Menteri Susi selalu monolog, tak pernah mau berdialog dan musyawarah mufakat dengan nelayan sehingga sulit ada solusi dari setiap kebijakannya yang ugal-ugalan.
Masih kata Rusdianto, masyarakat nelayan Indonesia bergerak dalam tema “Selamatkan Perikanan Indonesia†secara ikhlas, rela hati, dan gotong royong dalam pendanaan untuk ikut demonstrasi damai 117 itu.
"Jadi apa yang menjadi komentar Budi Gunawan sebagai kepala BIN tidak dapat dibenarkan. Tetapi setelah kawan-kawan Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) menemuinya dan menjelaskan duduk masalah, ternyata jawabannya bersifat antisipati. Namun, statemennya justifikasi nelayan bagian dari kartel, sungguh luar biasa," bebernya.
Ia memastikan aksi 117 lalu murni persoalan nelaya hanya bermasalah pada Susi Pudjiastuti, bukan Presiden Jokowi.
"Alhamdulillah, Budi Gunawan sebagai kepala BIN melalui perwakilannya Deputi VI bidang Komunikasi dan Informasi BIN Sundawan sudah mengklarifikasi bahwa nelayan dipastikan tidak dalam keadaan dibekingi cukong atau pengusaha hitam," terangnya.
[wid]
