Berita

KPK/Net

Politik

Pansus KPK Muncul Karena DPR Terancam Kasus E-KTP

SABTU, 15 JULI 2017 | 00:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Keberadaan Pansus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa dilepaskan dari dugaan upaya melemahkan lembaga tersebut.

Begitu kata peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) Lucius Karus menilai dalam sebuah diskusi bertajuk 'Darurat Korupsi: Dukung KPK, Lawan Hak Angket' di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (14/7).

Kata dia, pembentukan Pansus KPK merupakan upaya perlawanan sebagian anggota parlemen yang posisinya sedang terancam dengan pengungkapan kasus e-KTP. Ini lantaran Pansus KPK dibentuk setelah Komisi III mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani terkait kasus e-KTP. Apalagi ada 20 anggota DPR yang ikut disebut dalam kasus ini.


"Mereka merasa terancam, makanya mereka melawan dengan hak angket. Karena sara itu yang paling memungkinkan," jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan politisi muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Menurutnya, kelahiran pansus sangat terkait dengan kasus proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

"Pansus lahir saat seseorang jadi saksi kasus e-KTP cabut BAP karena dituduh ada menekan dan segala macam. Dan dengan segala hormat, pimpinan angket ini diduga terlibat e-KTP," jelasnya.

Doli mengatakan, jika memang pansus berniat memperkuat KPK, maka hal itu seharusnya sudah dilakukan DPR sejak jauh hari. Bukan saat pimpinan DPR terlibat dalam sebuah dugaan kasus korupsi.

"Momentumnya kalau memperkuat KPK, kenapa nggak dari dulu? Misal pas cicak vs buaya? Kenapa justru dilakukan saat ketua DPR terlibat kasus e-KTP?" tanyanya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya